Kadis Teledor, Anggaran Pusat Untuk Bone Terancam di-blacklist?

10/06/2019 | 21:28 WIB

Bagikan:
Kadis Teledor, Anggaran Pusat Untuk Bone Terancam di-blacklist?
Anggota DPRD Bone, H Saifullah. Foto: Istimewa

INSTINGJURNALIS.com - Anggota DPRD Bone, H Saifullah turut menyayangkan sikap Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Bone, Chaerul Saleh, yang tidak sigap menyikapi kucuran dana dari pusat.

Politisi PBB ini menyorot pembangunan pasar di Desa Sailong, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone yang terancam tidak diwujudkan pada anggaran tahun ini.

"Urus anggaran ke pusat itu tidak mudah. Jangan sampai hanya gara-gara keteledoran kadis pasar, anggaran itu tidak mungkin bisa diusulkan kembali," keluh anggota DPRD yang terpilih kembali ini, Minggu, (6/10/2016).

Menurut, Saifullah, jika daerah dianggap tidak becus mengelola anggaran bisa kena black list (cap hutam-red) di kementerian. Hal itu akan berdampak hilangnya kepercayaan pusat untuk mengucurkan anggaran-anggaran lain.

"Apalagi untuk pasar Sailong itu anggarannya sudah siap bahkan infonya DIPA itu sudah turun. Dipa sudah turun, anggaran sudah siap. Tinggal proses lelang saja, takut apanya lagi? Daerah lain juga sama waktunya kok," tegasnya dalam keterangan tertulis diterima redaksi.

Sebelumnya, Ketua Komisi 2 DPRD Bone, Andi Idris menegaskan hal sama. Menurut pria yang akrab disapa Andi Alang ini, anggaran Rp.4 miliar yang sudah kucur itu tidak lepas dari kerja keras komisi 2 DPRD untuk mendatangkannya dari pusat.

"Karena kita paham sulit membangun Bone hanya mengandalkan APBD, makanya kita berburu anggaran ke pusat. Tapi kenapa sudah ada anggaran malah kadis terkait tidak sigap," tegasnya.

Apalagi, pengurusan anggaran ke pusat itu tentu tidak memakan anggaran kecil. Komisi 2 dan pemerintah daerah harus bolak balik ke Jakarta menggunakan uang rakyat.

"Dan yang paling penting lagi, masyarakat memang sangat membutuhkan pasar itu. Ini aneh juga," katanya.

Jika hanya persoalan waktu yang dianggap mepet, itu tidak cukup jadi alasan. "Semua anggaran pasar tugas perbantuan itu memang proses waktunya seperti ini. Semua daerah juga prosesnya bulan segini. Jadi tidak perlu takut. Jangan ditunjuk jadi pejabat malah menjadi penyebab mandeknya laju pembangunan. Kasihan sudah kerja keras tapi tidak disambut baik kadisnya," sebutnya. (*)

Editor : Ardy
Bagikan:
KOMENTAR
TERKINI