Skema Lahan Bisnis Program BPNT, PMII Bone Minta DPRD Tak Tutup Mata

6/06/2020 | 18:12 WIB

Bagikan:

INSTINGJURNALIS.Com--Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Bone, menanggapi kisruh Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Bone.

Koordinator Posko Pengaduan Masyarakat PMII Cabang Bone, Amiruddin membeberkan adanya sejumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mengeluh. Pasalnya, adanya indikasi penyimpangan pendistribusian BPNT dengan sistem paketan beras dan telur tersebut.

Penyaluran bantuan ini diduga bertentangan dengan prinsip utama yang tercantum dalam pedoman mekanisme pelaksanaan penyaluran BPNT.

Bahkan menurut Amiruddin, adanya dugaan oknum penyalur BPNT mengambil keuntungan selisih dengan cara 'mengkibuli' penerima.

"Jangan sampai program untuk masyarakat yang kurang mampu dimanfaatkan dan dijadikan lahan bisnis oleh oknum tertentu. Maka dari pihak pemangku jabatan segera bertindak terkait hal ini," kata Amiruddin.

Permainan penyaluran BPNT yang diterima oleh masyarakat miskin juga diduga tidak layak dikonsumsi. Beras yang diterima KPM tidak sesuai dengan sesuai dengan petunjuk juknis yang ada.

"Sebetulnya pada Pedoman Umum tidak ada patokan untuk kualitas. Mau premium, mau medium, itu boleh. Selama KPM puas dengan kualitasnya, silakan. Harganya di pasaran seperti ini, tinggal nanti dihitung, kuota uangnya cukup untuk berapa kilogram," katanya.

Namun kenyataan di lapangan berbeda sesuai yang diharapkan, selain kualitas beras buruk jumlah beras yang diterima juga tidak sesuai. Akibatnya kondisi ini memaksa penerima.

Olehnya pihaknya, ia meminta DPRD Kabupaten Bone segera memberikan peringatan kepada pihak penyedia atau suplayer. Karena menurutnya selama ini DPRD tutup mata terkait persoalan ini.

"Kami minta DPRD Bone segera bertindak, terkait persoalan ini, karena saya melihat dewan seakan acuh terkait persoalan ini," tutupnya.

(Muhammad Irham)
Bagikan:
KOMENTAR
TERKINI