Praktek Pungli Dipertontonkan, Tim Saber Pungli Bone Ditantang Usut Dinas Perhubungan

10/23/2020 | 17:03 WIB

Bagikan:


INSTINGJURNALIS.Com--Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Kabupaten Bone ditantang untuk melakukan pemeriksaan terhadap pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Bone.


Hal itu disampaikan aktivis hukum Kabupaten Bone, Riswandi SH mempertanyakan kinerja Tim Saber Pungli. Pasalnya, indikasi pungli di Bone dinilai sangat kuat, terbaru, dugaan penarikan retribusi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bone.


"Itu tidak lain, karena kami belum melihat terobosan pemberantasan praktik Pungli, khususnya yang dilakukan oleh Dishub," kata Riswandi, Jumat (23/10/2020).


Menurut Riswandi, Tim Saber Pungli berjalan terseok-seok dan kesan penakut. Kata dia, praktek retribusi yang dilakukan oleh Dishub sarat pelanggaran.


Hal itu dipertegas dengan putusan Kabag Hukum Pemerintah Kabupaten Bone, yang menyebut retribusi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bone telah melanggar Peraturan Daerah dan UU No 28 Tahun 2009.


Dinas Perhubungan Kabupaten Bone melanggar Pasal 1 angka 15 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.


"Aku menduga Tim saber bukannya tidak tahu hal ini, namun terlalu rikuh karena praktek ini berjalan sistematis dari atas sampai bawah," lanjutnya.


Selain itu, kata dia, Tim Saber Pungli harusnya sudah bertindak setelah pimpinan daerah, Andi Fahsar Mahdin Padjalangi menegaskan bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh Dishub harus segera dihentikan.


"Namun sampai sekarang Tim Saber belum bergerak, bahkan praktek pungli masih berjalan hingga saat ini," jelasnya.


Pria yang akrab disapa Wandi ini menyayangkan kinerja Tim Saber Pungli belum bergerak untuk melakukan pemeriksaan. "Bagi kami inilah tugas nyata yang harus dilakukan oleh Tim Saber," tegasnya.


Sebelumnya, Kabag Hukum Setda Bone, Anwar menegaskan bahwa penarikan retribusi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan merupakan pelanggaran atau bertentangan dengan aturan.


"Telah diputuskan, retribusi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bone telah melanggar Peraturan Daerah dan UU No 28 Tahun 2009," kata Anwar Kabag Hukum Setda Bone, Senin (28/09/2020).


Menurut Anwar, Dinas Perhubungan Kabupaten Bone melanggar Pasal 1 angka 15 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.


"Dishub dinyatakan melanggar undang-undang tentang parkir, kedua Dishub juga telah melanggar Perda, dimana penarikan retribusi hanya bisa dilakukan oleh petugas parkir. Namun, faktanya yang menarik retribusi bukan petugas parkir," lanjut Anwar.


Bupati Bone, Andi Fahsar Mahdin Padjalangi telah telah menegaskan apabila telah keluar keputusan berdasarkan kajian hukum, maka penarikan retribusi tersebut harus segera dihentikan. "Nanti saya sampaikan apabila ada kajian seperti itu," kata Fahsar saat ditemui, Rabu (30/09/2020).


Bahkan kala itu, bupati dua periode itu, mempertegas bahwa keputusan hukum bersifat mengikat dan memaksa dan harus segera dituntaskan. "Kalau tidak boleh yah tidak boleh, harus segera diselesaikan," tambahnya.



(Ram)
Bagikan:
KOMENTAR
TERKINI