INSTINGJURNALIS.Com--Eks Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti ditangkap saat Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menggelar operasi tangkap tangan atau OTT pada Kamis, (02/06/2022). Ali menyatakan Haryadi diduga melakukan tindak pidana korupsi menerima suap.
Pelaksana tugas juru bicara KPK Ali Fikri sebelumnya memastikan bahwa satu diantara pihak yang ditangkap lembaganya adalah Haryadi Suyuti.
Dengan penangkapan tersebut, jumlah kepala daerah yang ditangkap KPK bertambah, berikut daftar kepala daerah yang di tangkap KPK tahun ini:
1. Eks Wali Kota Yogyakarta
Eks Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti diciduk oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi pada Kamis, 2 Juni 2022. Bekas ruang kerjanya di Balaikota Yogyakarta juga disegel.
Penyegelan ruangan itu dibenarkan oleh Penjabat Wali Kota Yogyakarta, Sumadi. Dia menyatakan petugas KPK datang sekitar pukul 13.00 WIB.
"Tadi saya rapat dari Pemda DIY lalu ke Balai Kota dan saat mulai mau kegiatan jam 13.00 WIB ada petugas dari KPK datang," kata Penjabat Wali Kota Yogya Sumadi saat dihubungi Kamis, 2 Juni 2022
Haryadi ikut diboyong petugas KPK pasca penggeledahan dan penyegelan itu. Politikus yang diusung oleh Golkar, PAN, PKS, Demokrat, Gerindra, dan PPP pada Pilkada 2017 itu dijemput sekitar pukul 15.00-15.30 WIB di rumah dinas yang berada di sisi timur Balaikota Yogya.
2. Wali Kota Bekasi
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah menetapkan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di Pemkot Bekasi, Jawa Barat.
Ketua KPK Firli Bahuri kemudian mengungkap modus Rahmat Effendi mengorganisir uang miliaran rupiah yang membuatnya kini dibui.
"Kami ingin sampaikan terkait konstruksi perkara yang masih dalam satu kesatuan dengan tangkap tangan para pelaku dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan sesuatu oleh penyelenggara negara atau yang mewakilinya terkait pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di Pemerintah Kota Bekasi," ujar Firli dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis, 6 Januari 2022.
Menurut Firli, kasus korupsi ini terjadi pada masa anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD Kota Bekasi 2021. Dalam APBD Perubahan 2021, Pemkot Bekasi menetapkan belanja modal ganti rugi tanah dengan nilai total anggaran sebesar Rp 286,5 miliar.
3. Bupati Bogor
KPK menetapkan Bupati Bogor Ade Yasin dan 7 orang lain sebagai tersangka pada Kamis dini hari, 28 April 2022, setelah tertangkap tangan oleh KPK karena diduga menyuap petugas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat. Suap diduga diberikan agar Kabupaten Bogor memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP.
“Ada pemberian uang dari Bupati Bogor melalui orang kepercayaan kepada anggota tim audit BPK perwakilan Jawa Barat,” kata Ketua KPK Firli Bahuri di Gedung Merah Putih KPK, Kamis dini hari, 28 April 2022.
4. Bupati Penajam Paser Utara
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengatakan pihaknya menangkap Bupati Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur (Kaltim), Abdul Gafur Mas'ud beserta 10 orang lainnya atas kasus dugaan korupsi pada Rabu 12 Januari 2022.
"KPK melakukan tangkap tangan salah satu bupati di wilayah Kaltim, yaitu Bupati Penajam Paser Utara beserta 10 orang pihak terlibat diamankan tim Kedeputian Bidang Penindakan KPK," kata Ketua KPK Firli Bahuri dalam keterangannya, Kamis 13 Januari 2022.
5. Bupati Langkat
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Bupati Langkat, Sumatera Utara, Terbit Rencana Perangin Angin sebagai tersangka penerima suap. Dia dicokok setelah kena operasi tangkap tangan KPK pada Selasa, 18 Januari 2022.
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, menerangkan bahwa tim komisi antirasuah itu mendapatkan barang bukti berupa uang sejumlah Rp 786 juta. “Barang bukti itu diduga hanya sebagian kecil dari penerimaan TRP," ujar Ghufron di kantornya, Kamis, 20 Januari 2022.
Penangkapan itu berawal dari informasi yang didapatkan tim KPK tentang adanya dugaan penerimaan uang oleh bupati yang memiliki harta Rp 85 miliar tersebut. “Diduga telah ada komunikasi dan kesepakatan,” katanya lagi.
6. Wali Kota Ambon
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengumumkan Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy (RL) bersama dua orang lainnya sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait persetujuan izin prinsip pembangunan cabang ritel tahun 2020 di Kota Ambon, Maluku, dan penerimaan gratifikasi.
KPK menetapkan dua tersangka lain yaitu Staf Tata Usaha Pimpinan di Pemkot Ambon Andrew Erin Hehanusa (AEH), dan Amri (AR) dari pihak swasta/karyawan Alfamidi (AM) Kota Ambon.
"Setelah upaya-upaya dan kerja keras KPK dalam rangka pengumpulan informasi, keterangan, dan juga bukti permulaan yang cukup, KPK tentu bekerja keras dengan pengumpulan bukti yang cukup tersebut, maka pada malam hari ini, kami ingin sampaikan hasil kerja-kerja KPK," kata Ketua KPK Firli Bahuri saat jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Jumat, 13 Mei 2022.
Komentar0