 |
| ILUSTRASI. |
INSTINGJURNALIS.COM - Kucurnya anggaran stunting kurang lebih 6,5 Miliar dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai guna mengatasi minimnya asupan gizi terhadap masyarakat miskin masih ditutupi oleh sejumlah Pejabat di Sinjai dan timbulkan tanda tanya.
Namun hingga sekarang proses penggunaan anggaran disetiap OPD tersebut diduga dimarkup bahkan disinyalir penggunaan anggaran belanja penanganan stunting milyaran tersebut sebagian besarnya diduga menggunakan laporan pertanggung jawaban yang fiktif.
Sejumlah Pejabat di Kabupaten Sinjai yang memiliki kompetensi untuk menjelaskan kepada masyarakat terkait dana stunting senilai 6,5 M tersebut memilih bungkam.
Terpisah Kepala BKAD Kabupaten Sinjai Hj.Ratna memilih menghindar untuk dimintai keterangannya terkait dengan realisasi penggunaan anggaran stunting tetsebut saat dikonfirmasi Kepala BKAD tersebut seolah menghindar untuk ditemui.
Sebelumnya Kepala BAPPEDA Sinjai Haerani Dahlan yang berusaha dikonfirmasi terkait penggunaan anggaran stunting 65.m tersebut dirinya menjelaskan bahwa dana tersebut terbagi beberapa OPD untuk lebih rincinya dipersilahkan kekantor badan pengelola keuangan Daerah.
"kami hanya mengetahui jumlah pagu secara keseluruhab untuk lebih detailnya ke Badan pengelola keuangan saja"ungkapnya.
sekedar diketahui bahwa salah satu Dinas yang mendapatkan kucuran dana stunting tersebut yakni Dinas Infokom dan persandian Kabupaten Sinjai diduga dalam proses penggunaan anggaran stunting itu dimarkup dan bahkan menggunakan anggaran tersebut disinyalir tidak sesuai peruntukannya dengan senilai kurang lebih 250 juta rupiah.
khususnya pencairan dana Stunting Insentif Fiscal masing masing OPD di Kabupaten Sinjai sudah mencairkannya dan bahkan sudah digunakan belanja masing masing..
Adapun jumlah keseluruhan untuk kab.Sinjai sekitar 6,5M dibagi beberapa OPD yg sementara sudah belanjakan masing masing :
- Dinas Infokom 250 juta lebih diketahu sudah belanja reklame sedangkan untuk Dinas Kesehatan 1,7M dan sudah belanja kebutuhan yang sifatnya sensiti sedangkan
- PUPR sebanyak 400 juta dibelanjakan untuk sanitasi pengadaan air bersih
- Dinas Tarkim mendapatkan anggaran stunting sebear 700 juta lebih diperuntukkan belanja bahan bedah rumah sebanyak 19 unit rumah lokasi di Kelurahan Lappa
Adapun informasi yang dihimpun bahwa Dinas Sosial beserta BKKBN Sinjai juga memdapatkan kucuran anggaran tersebut dan salah satu warga yang tidak ingin disebutkan namanya menjelaskan bahwa penggunaan dana stunting di Dinas Sosial sangat keras adanya pertanggung jawaban fiktif dalam mempertanggung jawabkan belanja dana tersebut hampir senilai 250 juta rupiah dan bahkan disetiap OPD yang mendapatkan dana tersebut diduga keras sisa anggaran disetor kepada atasan senilai 10%.
- SIMAK BERITA & ARTIKEL LAINNYA DI GOOGLE NEWS
- BERLANGGANAN DI CHANNEL WHATSAPP
Komentar0