INSTINGJURNALIS.COM, - Bupati Sinjai Hj. Ratnawati Arif menyerahkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sinjai dalam Rapat Paripurna yang digelar di Ruang Rapat DPRD Sinjai, Senin (30/3/2026).
Dokumen tersebut diterima langsung oleh Ketua DPRD Sinjai, Andi Jusman disaksikan para anggota DPRD Sinjai, Forkopimda, pejabat daerah dan undangan lainnya.
Penyerahan LKPJ ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun anggaran 2025.
Dalam sambutannya, Bupati Ratnawati menegaskan bahwa laporan ini adalah amanat konstitusional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Ia menuturkan, tema pembangunan Kabupaten Sinjai tahun 2025 adalah Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia untuk Percepatan Peningkatan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan. "Melalui tema ini, penguatan SDM menjadi pilar utama pembangunan demi kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkelanjutan," pungkasnya.
Menurut Bupati Ratnawati, langkah ini guna mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkelanjutan. Hal tersebut diwujudkan melalui program-program prioritas yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pelestarian lingkungan hidup dalam ketangguhan menghadapi bencana, peningkatan tata kelola pelayanan publik, dan peningkatan kualitas infrastruktur yang berdaya saing.
Pada kesempatan itu, orang nomor satu di Kabupaten Sinjai, ini juga menguraikan penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Pertama urusan pendidikan dimana Pemkab Sinjai terus menempatkan sektor pendidikan sebagai prioritas utama pembangunan daerah dalam rangka membangun SDM yang unggul berkarakter, dan berdaya saing.
Pada tahun anggaran 2025, melalui Dinas Pendidikan telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 376,73 Miliar dengan realisasi RP. 317,35 Miliar atau 84,24 persen, yang dilaksanakan melalui 4 program dan 14 kegiatan guna memperluas akses, meningkatkan mutu, serta pemerataan layanan pendidikan.
Upaya tersebut menunjukkan capaian positif, dimana partisipasi pendidikan Sekolah Dasar mencapai mencapai mencapai 89,29 persen, Sekolah Menengah Pertama 79,04 persen, serta Pendidikan Anak Usia Dini mencapai 100 persen, disertai dengan penguatan kualitas pembelajaran serta pemerataan tenaga pendidik yang ditunjukkan oleh indeks pemerataan guru sebesar 94 persen.
Komitmen dan kinerja tersebut juga mendapat pengakuan di tingkat nasional, diantaranya melalui penghargaan capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan tertinggi kedua nasional dari kementerian pendidikan dasar dan menengah, juara II nasional video inspirasi praktik baik, penanganan anak tidak sekolah, serta revo gemini award untuk capaian guru tersertifikasi gemini terbanyak di Indonesia tahun 2025, yang sekaligus menjadi bukti bahwa pembangunan pendidikan di Kabupaten Sinjai terus menunjukkan kemajuan dan memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas pendidikan serta daya saing daerah.
Kedua urusan kesehatan. Di sektor ini, Pemkab Sinjai terus menunjukkan komitmen kuat dengan kineria capaian standar pelayanan minimal bidang kesehatan mencapai 94,28% atau kategori tuntas utama. pencapaian pelayanan ini ditunjang oleh anggaran tahun 2025 yang mencapai realisasi 93,63%. Termasuk pemenuhan hak masyarakat atas jaminan kesehatan, pemerintah tetαρ berkomitmen untuk menjamin kesehatan masyarakat melalui program Universal Healt Coverage (UHC) JKN.
Sejalan dengan itu, RSUD Sinjai terus bertransformasi melalui pembangunan gedung rawat inap kebidanan berstandar kris serta penguatan alat kesehatan spesialis jantung dan saraf sebagai ikhtiar menghadirkan layanan yang semakin bermutu.
Beberapa capaian membanggakan juga diraih dibidang kesehatan antara lain; RSUD kelas D PRATAMA BULU PACCING meraih juara II tingkat Nasional penilaian fasilitas kesehatan berkomitmen kategori rumah sakit kelas D Pratama pada Seva Paramitha Award BPJS Kesehatan. Kinerja program kesehatan jiwa terbaik tahun 2025 tingkat Provinsi Sulsel. Sebagai kabupaten dengan kelengkapan rekomendasi pemetaan resiko penyakit (INFEKSI EMERGING) 100% tingkat provinsi Sulsel.
Kemudian, penyelenggaraan manajemen layanan Labkesmas terbaik II tingkat provinsi Sulsel, serta peraih puskesmas terbaik pertama dalam penerapan BLUD tahun 2025 tingkat provinsi Sulsel melalui Puskesmas Samaenre.
Ketiga, urusan Pekerjaan Umum DAN Penataan Ruang. Dimana, Dinas PUPR telah membuktikan kinerjanya
dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 29 miliar atau mencapai 89,43 persen. ditengah keterbatasan kemampuan keuangan daerah serta kebutuhan pembangunan yang terus meningkat, kita tetap berkomitmen melaksanakan pembangunan infrastruktur secara tertib, terukur dan taat pada ketentuan peraturan perudang-undangan yang mengatur perencaan dan pengganggaran daerah.
Capaian ini berdampak langsung pada pelayanan dasar, kondisi irigasi baik telah mencapai 76,32 persen pada 163 daerah irigasi strategis yang merupakan kewenangan kabupaten dan menjadi penopang ketahanan pangan sebagai langkah nyata mendukung percepatan penanganan stunting, kita telah menuntaskan 100 persen pembangunan tangki septik individual di desa tongke-tongke.
DI bidang konektivitas, meski dihadapkan pada tantangan efisiensi, Pemkab Sinjai berhasil melampaui target rekonstruksi jalan sepanjang 3,35 KM serta memastikan kelayakan 10 unit jembatan utama.
Untuk upaya pengendalian banjir, kata Bupati Ratnawati, PUPR juga menunjukkan hasil positif dengan pemeliharaan drainase lingkungan yang mencapai 8,76 KM, melampaui target awal demi memberikan rasa aman bagi pemukiman warga dari genangan air. Capaian ini merupakan prestasi pembangunan yang patut di apresiasi, dan menjadi penyemangat untuk trus memperkuat tata kelola pekerjaan umum dan penataan ruang yang lebih efektif, akuntabel dan berkelanjutan.
Keempat, urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman. Urusan ini menjadi pilar penting dalam memastikan setiap warga Sinjai memiliki hunian layak serta lingkungan yang sehat, aman, dan nyaman dengan pagu anggaran Rp.5,78 Miliar dan terealisasi sebesar 99,19 persen yang dilaksanakan melalui berbagai program.
Dalam program pengembangan perumahan, khususnya peningkatan kualitas rumah tidak layak huni, dari target 30 unit rumah, berhasil dijangkau 45 unit, sehingga persentase rumah layak huni meningkat menjadi 86,17 persen, melebihi target 86,16 persen. program ini juga, kata dia mendukung program 3 juta rumah, yang memperkuat upaya pemerintah dalam menyediakan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Pada program peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU). Dari target 6 lokasi, PSU berhasil diperluas hingga 19 lokasi, atau 5,36 persen, jauh di atas target awal 1,69 persen, capaian ini menjadi bukti nyata kehadiran pemerintah dalam meningkatkan kualitas hunian dan infrastruktur permukiman.
Kelima, urusan ketentraman dan ketertiban umum melalui Satpol PP dan Damkar didukung anggaran sebesar 11,92 miliar dengan realisasi 93,56%. Sektor ini berhasil mencapai kinerja penegakan Perda sebesar 95,89% serta pemenuhan sarana prasarana kebakaran hingga 99,87%. ini merupakan prestasi penting dalam menjaga ketertiban sosial dan rasa aman masyarakat Sinjai.
Sejalan dengan itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mengelola anggaran sebesar 3,17 Miliar dengan fokus pada penguatan mitigasi, yang telah berhasil membentuk 20 desa/kelurahan tangguh bencana sebagai upaya nyata meminimalisir risiko banjir dan tanah longsor di Sinjai. Disamping itu, pemerintah daerah terus melakukan pembenahan melalui pelaksanaan patroli rutin dan penyebarluasan informasi peringatan dini berbasis digital ke depan, komitmen pemerintah daerah adalah memperkuat koordinasi lintas sektor, meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat, serta mengupayakan perluasan layanan pemadam kebakaran di setiap kecamatan demi menjamin rasa aman dan perlindungan yang maksimal oleh seluruh lapisan masyarakat.
Terakhir urusan sosial didukung oleh alokasi anggaran sebesar 4,48 miliar dengan realisasi mencapai 89,90 Persen. melalui program rehabilitasi sosial, pemerintah daerah terus hadir untuk memberikan perlindungan nyata bagi masyarakat rentan melalui hak-hak dasar penyandang disabilitas, anak, dan lansia terlantar, termasuk pemberian perlindungan jaminan kecelakaan kerja bagi 999 buruh tani tembakau.
Selain itu, untuk memastikan bantuan sosial pusat maupun daerah tepat sasaran, dengan secara konsisten membantu memutakhirkan data-data tunggal sosial (DTSEN) dengan cakupan 88.605 KK melalui aplikasi SIKS-NG (SISTEM INFORMASI KESEJAHTERAAN SOSIAL-NEXT GENERATION).
Upaya-upaya ini menunjukkan bahwa kabupaten sinjai tidak hanya sekedar memberikan bantuan materi, tetapi juga membangun ekosistem perlindungan yang berkelanjutan dan inklusif.
Bupati Ratnawati menekankan bahwa tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMD 2025–2029. Dengan capaian yang cukup memuaskan, ia berharap rekomendasi DPRD nantinya dapat menjadi masukan berharga untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan dan memperkuat pembangunan daerah.
“Capaian ini adalah hasil kerja bersama. Ke depan, kita akan terus memperkuat sinergi dengan DPRD dan masyarakat demi mewujudkan Sinjai yang lebih maju, inklusif, dan berkelanjutan,” jelasnya.
Di akhir sambutannya, Bupati Ratnawati menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan yang telah diberikan kepada Pemkab Sinjai dalam membangun kemitraan, komunikasi, dan keharmonisan yang terjalin dengan baik.
“Terima kasih kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang telah bersinergi dengan Pemerintah Daerah dalam menciptakan kondisi daerah yang aman dan kondusif. Terima kasih pula kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Sinjai, jajaran Pemerintah Daerah, pengurus partai politik, tokoh agama, tokoh perempuan, tenaga pendidik, LSM, dan rekan-rekan wartawan atas dukungannya,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Sinjai Andi Jusman menegaskan draft LKPJ Bupati tahun 2025 akan segera dibahas, dan hasil pembahasan LKPJ tahun ini nantinya akan kembali dituangkan dalam bentuk Rekomendasi DPRD sebagai instruksi perbaikan yang mengikat.
"Kami menginstruksikan kepada komisi-komisi terkait maupun pansus LKPJ agar melakukan monitoring secara periodik dan mendalam, guna memastikan setiap butir rekomendasi tersebut dilaksanakan secara nyata oleh Kepala Daerah beserta seluruh Organisasi Perangkat Daerah, demi mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang patuh pada regulasi dan berorientasi pada kepentingan publik," jelasnya.
Editor : INSTING JURNALIS
- SIMAK BERITA & ARTIKEL LAINNYA DI GOOGLE NEWS
- BERLANGGANAN DI CHANNEL WHATSAPP
Komentar0