INSTINGJURNALIS.Com--Ketesediaan anggaran perbaikan infrastruktur di Kabuapaten Bone pada Tahun Anggaran (TA) 2020 sangatlah minim. Tahun ini misalnya, anggaran perbaikan atau peningkatan jalan 'hanya' mencapai 23 miliar. Anggaran 23 m itu hanya mampu menjangkau 10 km jalan.
Padahal, dari total 2.481 kilometer (km) jalan yang tersebar di 27 kecamatan, 50 persen diantaranya mengalami kerusakan, atau sekitar 1.240 km jalan masih membutuhkan perbaikan.
Persoalan belum dapat maksimalnya upaya perbaikan maupun peningkatan ruas jalan dikarenakan keterbatasan anggaran. Menurut Jibang, anggaran yang diusulkan untuk perbaikan infrastruktur jalan untuk 2020 mencapai 1,97 triliun. Hanya saja, realisasi belanja modal untuk perbaikan jalan hanya mencapai 23 miliar.
"Jika dirinci biaya pengaspalan untuk satu kilometer panjang jalan, menyerap anggaran sebesar Rp 2,5 miliar perkilometer itu artinya hanya mencapai 10 kilometer pertahunnya, sementara tahun ini anggaran itu dialihkan untuk penanganan covid-19," kata Kabid Jalan dan Jembatan Dinas PUPR Kabupaten Bone.
Minimnya anggaran perbaikan pada peningkatan infrastruktur jalan ditanggapi beberapa pihak. Sudri S.Sos mengatakan minimnya anggaran itu merupakan bukti ketidakseriusan pemerintah dalam mengatasi problem tersebut.
"Disini kita bisa melihat bagaimana keseriusan pemerintah, hanya menganggarkan 23 m yang jangkauannya hanya mencapai 10 km, padahal jalan yang rusak mencapai 1.200 km lebih, jadi butuh berapa tahun agar jalan di Bone bisa bagus," kata Ketua PC PMII Bone itu.
Padahal, peningkatan jalan merupakan hal yang urgen dalam menopang prekonomian masyarakat. "Jikalau infarastruktur tidak bagus pasti berefek pada prekonomian masyarakat," jelasnya.
Sudri membandingkan dengan kabupaten lain, ia menyebutkan Kabupaten Sinjai misalnya, akan segera melakukan perbaikan jalan tahun ini hingga mencapai 141 kilometer yang mencakup 8 kecamatan.
"Contoh misalnya, Pemkab Sinjai akan melakukan perbaikan jalan sepanjang 141 km, diantaranya 118 km akan menggunakan pinjaman, sementara 23 km akan menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK)," imbuhnya.
Sudri menjelaskan bahwa, pemerintah (red, Sinjai) mereka memikirkan income dari peningkatan jalan tersebut, baik peningkatan restribusi barang dan jasa maupun meringankan beban dana pemerintah melalui partisipasi pengguna jalan.
"Terutama memperlancar lalu lintas di daerah yang telah berkembang, meningkatkan pelayanan distribusi barang dan jasa guna menunjang pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pemerataan hasil pembangunan dan keadilan, serta meringankan beban dana Pemerintah melalui partisipasi pengguna jalan," tutupnya.
(Muhammad Irham)