TSMpGUd8BUMoGUMoTSO6TSM7Ti==

Pemkab Sinjai Tak Ingin Ada Warga Miskin Tidak Terlayani di Faskes

 

Pemkab Sinjai Tak Ingin Ada Warga Miskin Tidak Terlayani di Faskes

INSTINGJURNALIS.com - Kepastian jaminan kesehatan sebagai salah satu kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap warga menjadi komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sinjai dibawa nahkoda Andi Seto Asapa (ASA) dimasa pemerintahannya.


Pemkab Sinjai melalui kebijakan yang ditelorkan dalam bentuk program layanan kesehatan gratis bagi warga Sinjai yang terintegrasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kelas III menjadi prioritas utama dalam memenuhi hak dasar masyarakat di bidang kesehatan.


Komitmen Pemkab Sinjai dalam menjalankan program tersebut disampaikan Plt Kepala Bappeda Sinjai Irwan Suaib saat menjadi narasumber di Focus Group Discussion (FGD) yang digelar HMI Cabang Sinjai, Kamis (14/1/2021) di Aula Hotel Rofina.


Dia mengatakan, untuk BPJS Kesehatan yang dibebankan APBD untuk tahun 2021 sebagai bentuk komitmen Pemkab Sinjai, pihaknya telah menganggarkan kurang lebih Rp23 miliar selama sembilan bulan.


Sebenarnya kata Irwan, perencanaan awal itu sampai 12 bulan, tetapi karena adanya petunjuk teknis dari Kemendagri dan pemerintah pusat untuk menyiapkan biaya pelaksanaan vaksin maupun persiapan dalam hal penanganan Covid-19, sehingga anggaran untuk BPJS Kesehatan hanya untuk 9 bulan. 


"Meskipun hanya 9 bulan, tidak perlu khawatir. Pemerintah daerah tetap berkomitmen dengan visi misinya akan memberikan ketersediaan anggaran untuk BPJS.

Insha Allah pemerintah daerah akan tetap melakukan penyiapan anggaran sampai akhir tahun 2021,"   kata Irwan.


Pemerintah pada intinya sambung, Kepala Dinas Kominfo dan Persandian Sinjai ini, tidak hanya 

melakukan penyerapan anggaran, tetapi perlu juga melakukan pemantauan dan evaluasi.


Sebab, menurutnya komitmen Bupati ASA tidak boleh lagi ada masyarakat miskin yang tidak memiliki BPJS ataupun tidak terlayani di fasilitas kesehatan (Faskes)


"Ini menjadi poin oleh pemerintah daerah dan BPJS dalam hal tataran pelaksanaan. Jangan sampai kita menganggarkan anggaran besar tetapi masih ada masyarakat miskin tidak memiliki BPJS atau masyarakat miskin datang di faskes atau di puskesmas maupun di rumah sakit tidak terlayani," ujarnya.


Selain Irwan Suaib, FGD yang mengusung tema Kenaikan Iuran BPJS dan dampaknya terhadap kestabilan ekonomi daerah di tengah pandemi Covid-19, narasumber lainnya yakni Sekretaris Dinas Kesehatan drg. Farina Irfani, Kasi Intel Kejari Sinjai Helmy, Plt Kadis Sosial Andi Muh. Idnan, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Sinjai Achmad Saleh Abdullah. (*)


Editor : Satria



Komentar0

Type above and press Enter to search.