Komisi I DPRD Sinjai Gelar RDP Terkait Sertifikat Vaksin Sebagai Syarat Mencoblos di Pilkades Mendatang

1/11/2022 | 23:50 WIB

Bagikan:


INSTINGJIRNALIS.Com--Komisi I DPRD Kabupaten Sinjai menggelar rapat dengar pendapat (RDP) terkait surat edaran Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor: 141/14.27/PPKD Kabupaten sehubungan dengan syarat untuk menyampaikan hak pilih selain yang dipersyaratkan dalam regulasi yakni dengan memperlihatkan bukti vaksinasi Covid-19.


Ketua Komisi I DPRD, Fachriandi Matoa menyampaikan maksud dan tujuan digelar RDP tersebut sebagai bentuk pelaksanaan pelayanan dimasyarakat dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat.


Selain aspirasi terkait surat edaran sertifikat vaksin sebagai syarat untuk menyalurkan hak pilih. Komisi I DPRD Sinjai juga menggelar RDP terkait surat edaran Kepala Dinas Pendidikan Nomor: 420/04.3236/DP perihal permintaan sertifikat/kartu vaksin orang tua peserta didik  yang menjadi syarat pelaksanaan pembelajaran tatap muka.


Tentunya sejumlah aspirasi tersebut semua rujukannya dari peraturan presiden, kami dari Komisi I DPRD memahami tentang peraturan perundang-undangan akan tetapi masyarakat juga ingin mengetahui dampak-dampak yang dirasakan dari program vaksinasi tersebut" ucap Fachriandi saat membuka RDP.


Sekretaris Daerah (Sekda) Drs. Akbar menyampaikan bahwa sesungguhnya surat yang dimaksud bukan surat edaran melainkan surat perihal penyampaian yang di mana tujuan surat penyampaian tersebut adalah bagi masyarakat wajib pilih harus memperlihatkan kartu vaksin sebagai validasi data Pemerintah Daerah terhadap program vaksinasi.


"Dan apabila ada masyarakat yang tidak dapat menunjukkan kartu vaksinnya dia juga berhak melakukan hak pilih jadi kami tidak mewajibkan hanya sekedar untuk memastikan berapa persen masyarakat Sinjai yang telah divaksin karena nantinya akan lagi dilanjutkan vaksinasi tersebut," jelasnya.


Ia juga secara tegas menyampaikan bahwa surat penyampaian tersebut tidak melanggar dan bertentangan terhadap regulasi yang ada karena isi surat penyampaian tersebut tidak satu katapun menyampaikan bahwa masyarakat tidak diwajibkan melakukan hak pilih ketika tidak vaksin sehingga dirinya mengaku tidak akan mencabut surat penyampaian tersebut.


Senada diungkapkan Kadis Pendidikan, Andi Jefrianto Asapa yang menyampaikan bahwa surat tersebut bukan surat edaran tetapi perihal surat penyampaian karena yang berhak mengeluarkan surat edaran hanya Pimpinan tertinggi dalam hal ini Bupati Sinjai.


"Kami mengeluarkan surat penyampaian tersebut berdasar SKB 4 Menteri yang mengatur tentang panduan penyelenggaran pembelajaran dimasa Pandemi Covid-19 jadi ada 4 Keputusan Menteri yang tercantum yakni dari Menteri Pendidikan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri sehingga atas dasar itulah kami menerbitkan surat penyampaian tersebut" jelasnya.


Selain itu, didalam surat SKB 4 Menteri tersebut memang sudah ada persyaratan dalam rangka penyelenggaraan pembelajaran tatap muka disekolah dengan mempersyaratkan yang berbunyi bahwa satuan pendidikan dengan capaian vaksinasi dosis 2 pada pendidik dan tenaga pendidik diatas 80 persen dan capaian vaksinasi dosis 2 pada warga masyarakat lansia diatas 50 persen dan peserta didik.


"Jadi sudah jelas pak memang diwajibkan untuk melakukan PTM diwajibkan bagi orang tua siswa juga melakukan vaksinasi minimal 50 persen dengan peserta didik" tambahnya.


Sementara itu, Kadis Kesehatan Dr. Emmy Kartahara Malik sebagai OPD tekhnis terkait vaksinasi menjelaskan bahwa sebelum melakukan vaksinasi ada prosedur yang harus dilewati yakni screnning kesehatan yang dimana pemeriksaan darah ataupun penyakit lainnya.


"Yang jadi masalah apabila ada masyarakat tidak jujur menyampaikan penyakit yang dialami pak. tidak hanya itu ketika setelah melakukan screnning dan ditemukan tidak memenuhi syarat vaksinasi akan dikeluarkan surat penundaan vaksin" katanya.


Menanggapi hal tersebut, Anggota DPRD Sinjai, Hj. Nurbaya Toppo mengusulkan ada penanganan dari Pemerintah Kabupaten terhadap masyarakat pesisir yang tidak memenuhi kriteria vaksinasi dan harus mengambil surat keterangan dokter sedangkan akses ke dokter sulit ditempuh.


"Terkait hal tersebut saya berharap ada solusi dan penanganan dari Pemkab karena kasihan masyarakat pesisir kita kalau harus menempuh perjalanan yang jauh untuk mengambil surat keterangan dari dokter tersebut," harapnya.


Bagikan:
KOMENTAR
TERKINI