.jpeg)
INSTINGJURNALIS.Com--Dugaan tindak pidana korupsi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) di Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian (Diskominfo) Sinjai diminta segera diusut. Aktivis meminta penegak hukum segera melakukan pemeriksaan terhadap sistem administrasi pengelolaan keuangan di internal Infokom.
Hal tersebut ditegaskan oleh aktivis hukum Iswandi, SH menegaskan bahwa terkait adanya pernyataan resmi AJ berupa adanya kuitansi SPPD fiktif di Dinas Infokom merupakan dugaan kuat adanya perbuatan menyimpan. Menurutnya berdasarkan keterangan tersebut agar ditindak lanjuti ke tipikor karena keras dugaan praktek korupsi memanfaatkan tenaga honor untuk mengambil keuntungan dari keuangan negara.
"Kami berharap dan meminta agar pihak tipikor memeriksa kasus dugaan SPPD fiktif itu. Pasalnya, untuk mengklarifikasi persoalan dugaan korupsi itu tidak cukup dengan bentuk pernyataan saja, tapi harus melalui proses hukum karena regulasi jelas mengaturnya," ungkapnya.
Dugaan tindak pidana korupsi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) di Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian (Diskominfo) Sinjai terkuak. Diduga pertanggungjawaban SPPD sarat pemalsuan.
Salah satu pegawai Diskominfo Sinjai, AJ membeberkan fakta adanya pemalsuan pada perjalanan dinasnya. Menurutnya, hasil kwitansi SPPD dikeluarkan sebanyak 7 kali, tertulis setiap 1 kwitansi berisi Rp 700 ribu dan sudah ditandatangani.
Namun, kata dia dirinya hanya satu kali menerima honorer SPPD, sementara 7 kwitansi yang dikeluarkan. "Saya heran siapa yang menikmati SPPD ini, karena 7 kali saya tanda-tangan hanya satu kali saya terima," ungkap AJ saat tiba di tujuan merasa dipisahkan oleh atasannya.
Tak hanya itu, AJ juga membeberkan sejumlah kegiatan yang dilakukan terkesan fiktif. Bahkan kejadian ini sudah dikeluhkan sejumlah pegawai lainnya. "Itupun kalau saya diikutkan perjanan dinas, mereka tidur enak-enak di hotel, saya cari rumah teman untuk bermalam," ungkapnya saat menceritakan perjalanan dinas ke makassar beberapa waktu lalu.
Komentar0