 |
| Foto Republika |
INSTINGJURNALIS.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menguak praktik korupsi sistemik, kali ini menyasar dugaan pemerasan terhadap tenaga kerja asing (TKA) sejak mereka menginjakkan kaki di pintu-pintu masuk internasional Indonesia.
Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengungkapkan bahwa penyelidikan tersebut merupakan perluasan dari kasus pemerasan dalam pengurusan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) di Kementerian Ketenagakerjaan.
“Kami sedang minta informasi, apakah praktik-praktik pemerasan RPTKA juga terjadi saat para tenaga kerja asing ini melewati imigrasi,” jelas Asep, Sabtu (2/8/2025).
KPK menyoroti titik rawan dalam proses masuknya TKA yang disebut lebih dahulu berurusan dengan imigrasi sebelum mengajukan RPTKA di Kemenaker. “Sebelum masuk ke RPTKA, ketika TKA mencari pekerjaan, mereka masuk ke imigrasi terlebih dahulu. Itu yang sedang kami dalami,” lanjutnya.
Penelusuran KPK menemukan bahwa delapan oknum aparatur sipil negara di Kemenaker termasuk nama-nama seperti Suhartono, Haryanto, dan Putri Citra Wahyoe diduga terlibat dalam praktik pemerasan RPTKA yang berlangsung selama 2019–2024. Uang hasil pemerasan yang dikumpulkan mencapai Rp 53,7 miliar.
RPTKA merupakan dokumen vital bagi TKA. Tanpa RPTKA, izin kerja dan izin tinggal tak bisa diterbitkan, dan TKA dapat dikenai denda Rp 1 juta per hari. Desakan waktu dan ancaman sanksi memaksa banyak pemohon menyerahkan uang kepada oknum terkait.
KPK menduga praktik ini telah berlangsung sejak era kepemimpinan Menakertrans Abdul Muhaimin Iskandar (2009–2014), dan berlanjut pada masa Hanif Dhakiri (2014–2019) serta Ida Fauziyah (2019–2024). Saat ini, semua tersangka telah ditahan secara bertahap—empat orang pada 17 Juli, dan sisanya pada 24 Juli 2025.
Editor : INSTING JURNALIS
- SIMAK BERITA & ARTIKEL LAINNYA DI GOOGLE NEWS
- BERLANGGANAN DI CHANNEL WHATSAPP
Komentar0