Selain itu, terjadi kesemrawutan dalam tatanan kota, selain OPD minim sumber daya manusianya juga dinilai takut untuk mengambil kebijakan. Padahal OPD dituntut melakukan hal itu demi kemajuan suatu daerah khususnya pada pembangunan.
"Lemahnya sumberdaya manusia terjadi di OPD sehingga kaku dalam setiap mengambil kebijakan maka berimbas kepembangunan wilayah kota Sinjai yang tidak merata," ungkap Wakil Ketua DPRD Sinjai H Andi Kartini Ottong dalam acara dialog akhir tahun LBH Sinjai Bersatu, Kamis malam, (28/12/2017).
Legislator Sinjai ini bahkan menganggap, lemahnya komunikasi antara OPD dan pihak aparat penegak hukum
"Pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jalan yang tidak tepat sasaran dimana penggunaan anggaran tidak melakukan program yang berskala prioritas," ungkap Kartini.
Untuk itu, kedepannya untuk menggenjot pembangunan di Bumi Panrita Kitta, Kasat Reskrim Polres Sinjai, AKP Sardan mengungkapkan, pihaknya siap bekerja sama dengan pemerintah daerah Sinjai.
"Setiap OPD tidak usah kaku dan takut untuk mengambil kebijakan karena itu sudah ada regulasi yang mengatur," tutur Sardan.
Selain itu, Sardan menyebutkan bahwa, sesuai dengan aturan yang ada bahwa jika pejabat atau bupati sinjai hanya melakukan kesalahah administrasi dan tidak ada kerugian negara itu ada kebijakan oleh presiden tidak akan diproses lebih lanjut.
(dimas/instingjurnalis)