 |
| Ketua Komisi I DPRD Sinjai, Jamaluddin |
Sebab, oleh Suara Indonesia pelantikan itu dianggap cacat prosedural serta cacat hukum. Namun hal itu tidak dapat dibuktikan.
Sehingga, dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar Komisi I DPRD Sinjai dengan menghadirkan Sekda Sinjai Akbar, Kepala BKPSDMA Lukman Mannan, Kepala Dinas Pendidikan Andi Jefrianto Asapa, Inspektur Inspektorat Sinjai, Andi Adeha Syamsuri dan Bagian Hukum Setdakab Sinjai, Rabu (29/7/2020) menganggap bahwa pelantikan tersebut sudah sah.
"Kami telah melakukan RDP menindaklanjuti aspirasi Suara Indonesia terkait dugaan kesalahan prosedur, cacat hukum dan administrasi mengenai pelantikan pejabat Eselon III dan IV Lingkup Pemkab Sinjai," ucap Ketua Komisi I DPRD Sinjai, Jamaluddin saat ditemui.
Yang dimaksud, kata Politisi Gerindra itu yakni, Andi Wawan yang dianggap pernah melakukan pelanggaran atau mendapatkan sanksi disiplin.
"Setelah mendengarkan penjelasan baik dari Sekda Sinjai, BKPSDM maupun Inspektorat terkait dengan statusnya (Andi Wawan-Read) itu tidak pernah ada sanksi tertulis," jelasnya.
Untuk itu, tambah Jamaluddin, pihaknya menilai dan menganggap bawa hal itu sudah sesuai dengan prosedur, dan tidak ada pelanggaran ditemukan sehingga pelantikan terhadap pejabat tersebut dianggap sah.
"Kami anggap sudah clear dan selesai," tandasnya.
Lebih lanjut Jamaluddin mengatakan bahwa, pembawa aspirasi (Suara Indonesia) tidak dapat menunjukan data atau bukti perihal dugaan kesalahan prosedur dalam pelantikan pejabat.
"Tidak ada data-data yang bisa ditujukkan. Makanya kemarin pada saat membawa aspirasi karena saya sendiri yang terima, kami butuhkan itu sebenarnya makanya lama kita tindaklanjuti karena kami butuh data. Jangan sampai kami panggil semua seperti pak sekda dan lainnya nanti kita ditanya data-datanya dimana," ketusnya.
(Satria)