INSTINGJURNALIS.Com--Penyidik Reskrim Polres Bone mengusut dugaan korupsi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sejak Mei 2020 lalu. Sayangnya, hingga kini kasus tersebut belum ada kejelasan.
Kasat Reskrim Polres Bone, AKP Ardy Yusuf menjelaskan, pihaknya belum menerima hasil pemeriksaan dari Kementerian Sosial (Kemensos) selaku saksi ahli.
"Sampai hari ini, hasilnya belum ada dari Kemensos, katanya dia akan turun langsung ke Bone," kata AKP Ardy Yusuf, Rabu (13/01/2020).
Menurut Ardy Yusuf, ia menduga keterlambatan pemeriksaan dari Kemensos akibat pandemi covid-19. "Saya juga kurang tau apa hambatannya karena belum ada hasil yang dikirim sampai hari ini, dan berhubung juga ditengah pandemi," lanjutnya.
Mantan Kasat Reskrim Polres Palopo itu, mengatakan hingga kini pihaknya telah melakukan pemeriksaan sedikitnya 20 orang.
"Ada 20 orang sudah dimintai keterangan," tambahnya.
Dugaan korupsi BPNT tersebut terkuak setelah ditemukan adanya dugaan pemotongan yang dilakukan oleh pengelola. Selain dugaan adanya pemotongan, bantuan beras yang diterima masyarakat disinyalir beras broken alias beras yang berkualitas buruk.
Berdasarkan temuan di lapangan, ada pemotongan dilakukan oleh oknum tidak sebesar Rp 15 Ribu hingg 35 Ribu per penerima.
(And)
Komentar0