Satria
INSTINGJURNALIS.Com--Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) saat ini menjadi atensi Kepolisian Daerah, bahkan saat ini pihak Polda telah mengantongi pelaku di sejumlah daerah di Sulsel. Khusus di Kabupaten Sinjai, program Kemensos ini juga tak lepas dari polemik dan disinyalir tidak sesuai pedoman yang ditetapkan.
Salah satu pemasok suplier atau pemasok barang BPNT Sinjai, Muhtar Bejo, yang dikonfirmasi enggan memberikan tanggapan mengenai hal itu. "Untuk sementara no comment dulu," kata Muhtar Bejo saat dikonfirmasi, Sabtu kemarin.
Sementara di salah satu media, Muhtar mengaku bingung jika ditemukan adanya kerugian dalam BPNT ini. Alasannya, karena Kemensos RI tidak menentukan plafon harga barang. Melainkan, disesuaikan dengan standar harga dari Disperindag Sinjai.
“Seandainya Kemensos menentukan plafon harga dan saya melewati batas harga tertingginya maka bisa saja saya melakukan mark up, tapi ini tidak ada standar kemahalan, makanya saya bingung juga jika ditemukan kerugian negara, yang mana dan dimana,” bebernya, Jumat (27/08/2021).
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sinjai, Idnan mengatakan bantuan berupa ikan teri yang sudah diolah merupakan permintaan dari KPM itu sendiri. Khusus 374 KPM di Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, itu bagian dari permintaan KPM.
"Makanya setiap kecamatan itu berbeda-beda, karena itu permintaan dari KPM itu sendiri. Namun, khusus untuk beras dan telus itu bagian pokok," kata Idnan Senin (30/08/2021).
Namun hal itu dibantah oleh salah satu penerima manfaat di Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, HI mengaku penerima manfaat tidak diberikan ruang untuk memilih atau meminta kebutuhannya.
"Kita tidak bisa memilih karena tidak diberikan ruang itu bahkan kami tidak ketahui jika bisa memilih sesuai kebutuhan dan barangnya langsung diberikan saja, itupun seharusnya perbulan tapi ini per tiga bulan," ungkapnya.
Komentar0