Kerugian Negara Soal Data Abal-abal Peserta BPJS Bone, Siapa yang Bertanggung Jawab?

10/20/2021 | 18:19 WIB

Bagikan:

Satria


INSTINGJURNALIS.Com--Beberapa pekan lalu, sedikitnya 10 ribu data fiktif Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan di Kabupaten Bone terungkap. Data abal-abal itu terbongkar saat rapat kerja Komisi IV DPRD Bone bersama Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Kesehatan (Dinkes) dan BPJS Kesehatan.


Puluhan ribu peserta BPJS tersebut disebut tetap menerima bantuan dan rutin dibayarkan Pemerintah Daerah Bone melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) meskipun memiliki keberadaan yang tidak jelas.


Keberadaan peserta fiktif tersebut tentunya sangat merugikan negara. Pasalnya, pemerintah tetap mengeluarkan anggaran untuk membayar iuran dari APBD. Tak tanggung-tanggung data fiktif yang menggerogoti anggaran PBI yang dialokasikan Pemkab Bone nilainya fantastis. Bahkan, diperkirakan mencapai Rp 4 miliar per tahun, kalau dihitung tahun 2019 sejak diberlakukan bantuan itu maka kerugian negara mencapai 12 miliar. 


Selain kerugian negara yang ditimbulkan data fiktif tersebut, Pemerintah Kabupaten Bone terpaksa membatasi kuota pendaftaran peserta BPJS dan terpaksa pula masyarakat akan dialihkan untuk mendaftar jaminan kesehatan yang ditanggung pemerintah pusat. 


Lantas kemudian Siapa yang Bertanggung Jawab Atas Kerugian Negara tersebut? 


Kepolisian Polres Bone yang menangani kasus tersebut telah memintai keterangan sejumlah pihak. Sebelumnya, Kasat Reskrim Polres Bone, AKP Ardy Yusuf mengatakan, pemeriksaan saksi telah dilakukan. Kini pihaknya menunggu hasil audit yang tengah dilakukan Inspektorat.


Polisi saat ini telah melakukan pemeriksaan sejumlah saksi dan beberapa pihak yang diduga terlibat di dalamnya. Termasuk pihak Dinas Kesehatan Bone dan BPJS Kesehatan. 


“Kami menunggu hasil audit. Penyidik telah bersurat untuk dilakukan audit untuk mengetahui kerugian negara,” kata kepada wartawan beberapa waktu lalu. 


Terpisah, Kapolres Bone, AKBP Ardyansyah yang dikonfirmasi hasil pemeriksaan keuangan atau audit belum memberikan keterangan secara detail. "Nanti saya cek," kata Kapolres kelahiran Bone itu, Rabu (20/10/2021). 


Bagikan:
KOMENTAR
TERKINI