INSTINGJURNALIS.COM-- Satu persatu perilaku diduga menyimpang pihak UKPBJ alias ULP Pemerintah Kabupaten Sinjai sebagai panitia tender lagi terkuak. Selain perpanjangan masa pembuktian perusahaan yang ikut tender di proyek Irigasi Arango II dengan anggaran 1.2 milyar itu. Panitia tender sengaja perpanjang waktu pembuktian tanpa alasan yang jelas.
Selain itu, ternyata pihak ULP sudah menetapkan Cv.Karya Putra Persada sebagai pemenang tender di proyek Irigasi arango II tersebut pada Pukul 00:00 wita tanggal 30 juni 2022, sementara peserta lelang lainnya belum menghadiri undangan pembuktian sebagaimana undangan pokja dengan batas ahir pukul 11:00 wita tanggal 30 Juni 2022 (penetapan pemenang mendahului jadwal pembuktian).
Hal tersebut diungkapkan oleh salah satu kuasa perusahaan yang ikut tender di proyek pembangunan irigasi Arango II tersebut, Haerulllah merasa kecewa dan menilai hal ini menyimpang. Kata dia, sikap ULP dalam melakukan tugasnya telah menetapkan pemenang padahal masih tahap proses pembuktian masih berlangsung.
"Saya bingung masa pihak ULP sudah memberikan bintang alias memenangkan salah satu perusahaan sedangkan undangan pembuktian baru diberikan kepada kami," ungkapnya.
Tak hanya itu, terungkap seorang bernama Hj Husnaini yang akrab disapa haji Nani ini seorang kontraktor yang juga disebut-sebut sebagai pengatur proyek di Sinjai alias diduga ketua kelas yang berada dibalik layar pengatur proyek, dan dikenal sangat dekat dengan pengambil kebijakan di Kabupaten Sinjai. Tak hanya itu, dia dikenal lihai perankan dirinya sebagai pengatur kontraktor.
Hal itu telah terungkap dalam satu pertemuan bahwa dirinya Hj.Husnaini istri dari direktur CV.bulo bulo Barat ini telah menghubungi sejumlah kontraktor untuk diatur dalam proses tender, bahkan tidak sedikit proyek besar yang dikerjakan di Kabupaten Sinjai.
Dalam pertemuan itu, Hj.Husnaini membahas indikasi pengaturan fee serta menyebut nama sejumlah kontraktor yang akan diaturnya yakni, TW, UN, NS bahkan NB. Bahkan nama RL juga dalam pertemuan itu menjadi perbincangan hangat persoalan fee proyek yang akan disetor ke Bos Besar. Selain itu, jabatan Kabag ULP juga santer dan seksi jadi bahan perbincangan mereka didalam pertemuan yang digelarnya beberapa hari lalu.
Mulai terkuak indikasi keras dugaan KKN di internal UKPBJ Sekretariat daerah Kabupaten sinjai alias ULP guna memenangkan sejumlah perusahaan tertentu yang "diarahakan" dalam proses tender oleh kontraktor tertentu telah berlangsung dan menjadi budaya.
Terpisah Kabag UKPBJ alias ULP Andi Syarifuddin yang sulit ditemui hingga sekarang belum memberikan keterangan resminya, sampai berita ini diturunkan.
Menanggapi hal tersebut pemerhati hukum Dedi irawan mengatakan bahwa,budaya tender di Kabupaten Sinja sangatlah jauh dari kata profesional. Isu fee dan perilaku menyimpang dilakukan oleh UKPBJ sinjai yang menjadi perbincangan hangat itu merupakan hal yang merusak tatanan citra pemerintahan. Olehnya, sudah selayaknya pihak penegak hukum/unit Tipikor sikapi gejolak yang terjadi di internal UKPBJ Sinjai itu.
"Sudah menjadi konsumsi publik dimana Kabupaten Sinjai diwarnai isu fee proyek yg dibayar lebih awal dan dugaan perilaku menyimpang yang dilakukan panitia tender. Maka seharusnya pihak tipikor sikapi persoalan itu agar tidak terlalu lama dan menjadi preseden buruk bagi publik dan bahkan merugikan sesama pekerja konstruksi di bumi panrita kitta," ungkapnya.
Komentar0