Soal Fee Proyek oleh Ketua Kelas, Kajari Sinjai Akui Bakal Tindak Lanjut, Pengamat Sebut Mustahil Bupati Sinjai Dipanggil Klarifikasi

7/26/2022 | 22:55 WIB

Bagikan:


INSTJNGJURNALIS.Com--Kelompok pemuda yang tergabung dalam Baramuda Sinjai mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Sinjai untuk mengusut tuntas kasus setoran fee oleh beberapa kontraktor ke ke Ketua Kelas (istilah pengatur proyek yang diduga dipercayakan oleh pemangku kebijakan di Pemda Sinjai).


Kajari Sinjai, Zulkarnaen mengatakan aspirasi yang disampaikan oleh Baramuda beberapa waktu lalu terkait adanya setoran fee oleh sejumlah kontraktor terhadap seseorang yang dipercayakan sebagai pengatur pemenang tender terus berproses. Ia menjelaskan pihaknya sementara melakukan pemanggilan ke sejumlah oknum untuk memberikan klarifikasi.


"Sudah ditangani Intel dan akan memanggil sejumlah oknum guna menindak mlanjuti aspirasi tersebut, karena apapun bentuknya kami akan tindak lanjuti," ungkap Zulkarnaen.


Sebelumnya, diketahui aspirasi tersebut tak hanya dipersoalkan hingga ke Kejaksaan Negeri Sinjai bahkan pihak Komisi III DPRD Sinjai menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) tidaklanjut Aspirasi Baramuda terkait dugaan kejanggalan pada proses lelang proyek di UKPBJ alias ULP Kabupaten Sinjai.


Dimana praktik dugaan KKN menjadi pola kerja untuk memenangkan tender ke salah satu perusahaan kontraktor tertentu yang diarahkan karena tekanan ketua kelas yang sudah setor fee ke Big Bos.


Sebelumnya, ada beberapa nama ketua kelas istilah orang dekat Big Bos termasuk HN dan AK yang dipercayakan pungut fee yang juga sebagai playmaker, sebagai pengatur rekanan yang akan dimenangkan oleh pihak UKPBJ dalam proses tender.


Dikonfirmasi terpisah Kepala Bagian UKPBJ alias ULP selaku Ketua panitia tender, Andi Syarifuddin mengalami tekanan bahkan dia mengakui hendak mengundurkan diri dari jabatan Kepala Bagian UKPBJ. Pasalnya, berbagai masalah yang ada dalam proses tender proyek di Kabupaten Sinjai dan diduga lelah melayani perintah seperti arahan untuk memenangkan perusahaan tertentu untuk memenangkan tender.


"Sebenarnya saya mau mengundurkan diri dan niat untuk buat surat pengunduran diriku, apaji kita ini bawahanki bukan siapa-siapa," ungkapnya.


Selain itu diketahui terdapat status privasi kepala UKPBJ melalui medsos yang dimiliki dengan narasi "secara batin aku terluka, secara emosi aku kacau, secara mental aku depresi, tapi hebatnya aku masih bisa berkata aku baik baik saja"


Berdasarkan hasil penelusuran HN merupakan kontraktor pentolan CV.Bulo-bulo timur ini hampir menguasai proyek dengan anggaran fantastis di Kabupaten Sinjai dengan sejumlah gerbongnya dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan besar dengan pola KKN diduga kerja sama dengan UKPBJ.


Bahkan sebelumnya, dalam aspirasi Baramuda nama Andi Seto Asapa yang menjabat sebagai Bupati Sinjai saat ini santer didengar dan bahkan disebut orang orang yang terlibat dalam konspirasi fee proyek tersebut merupakan orang orang yang dipercayai oleh Bupati Sinjai.


Bahkan, ada dugaan Ketua Kelas HN dan beberapa oknum lainnya yang dipercayai guna menerima fee dari sejumlah kontraktor lainnya untuk memenangkan tender di UKPBJ Sinjai oleh pengambil kebijakan di Sinjai.


Sementara itu, aktivis hukum, Dedi Rawan meminta pihak Kejari agar profesional menangani aspirasi tersebut, pasalnya dalam aspirasi itu mustahil pihak kejaksaan negeri sinjai akan memanggil Andi Seto Asapa untuk melakukan klarifikasi terkait aspirasi baramuda


"Seharusnya pihak Kejari profesional menanggapi aspirasi baramuda,dan mustahil kejaksaan mau memanggil Andi Seto Asapa untuk klarifikasi soal fee proyek terhadap orang kepercayaannya," ungkapnya.


Bagikan:
KOMENTAR
TERKINI