INSTINGJURNALIS.COM, SINJAI, - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sinjai mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi Daerah dirangkaikan rapat Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), yang Dipimpin Mendagri Tito Karnavian secara virtual, Kamis (24/9/2026).
Rakornas kali ini juga dirangkaikan dengan rencana pelaksanaan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) serta Indonesia Fintech Summit and Expo 2026.
Rakornas ini diketahui menjadi forum koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas perekonomian daerah sekaligus mempercepat implementasi digitalisasi keuangan daerah.
Mewakili Pemkab Sinjai, Rakornas diikuti Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Sinjai Andi Ilham Abubakar dari Ruang Kerja Asisten II. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Sinjai Andi Jefrianto Asapa bersama kepala OPD terkait mengikuti kegiatan tersebut dari Gedung Command Center Rumah Jabatan Bupati Sinjai.
Keterlibatan jajaran Pemkab Sinjai dalam Rakornas ini menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi dalam menjaga stabilitas harga dan mengantisipasi berbagai faktor yang dapat memengaruhi perkembangan inflasi di daerah.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Andi Ilham Abubakar menyampaikan sejauh ini Indeks Perkembangan Harga (IPH) sejumlah komoditas di Sinjai masih dalam taraf normal dan pasokannya selalu ada.
Menurutnya, Pemkab bersama sektor terkait terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan harga dan ketersediaan sejumlah komoditas strategis sebagai langkah antisipasi potensi gejolak harga.
“Kalau kita liat di pasaran, kenaikan harga tersebut masih relatif normal, meski ada sedikit kenaikan karena faktor cuaca,” ungkapnya.
Selain pengendalian inflasi, Rakornas juga memberikan perhatian terhadap penguatan ekosistem ekonomi dan keuangan digital.
Hal itu sangat sejalan dengan upaya Pemkab Sinjai yang terus mendorong pemanfaatan transaksi digital, baik di lingkup Pemerintahan maupun disektor usaha seperti toko-toko dan pelaku UMKM.
Upaya tersebut untuk mempercepat perluasan transaksi non-tunai sekaligus mendorong sistem pembayaran yang lebih mudah, cepat, dan inklusif di tengah perkembangan transformasi digital.
“Untuk di Sinjai, penerapan digitalisasi terus kita dorong secara non tunai. Terbukti tahun ini kita juga mulai dorong 32 OPD termasuk kecamatan untuk melakukan penerapan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD),” terangnya.
Dengan begitu , Pemkab berharap penerapan sistem pembayaran non-tunai dapat semakin luas di lingkungan pemerintahan maupun masyarakat. Selain memberikan kemudahan dan kecepatan dalam bertransaksi, digitalisasi juga diharapkan dapat mendukung pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel.
Editor : INSTING JURNALIS
- SIMAK BERITA & ARTIKEL LAINNYA DI GOOGLE NEWS
- BERLANGGANAN DI CHANNEL WHATSAPP
Komentar0