 |
| Ilustrasi |
"Banyak masyarakat bertanya tentang bagaimana cara mencoblos. Mereka tidak pernah menerima sosialisasi dari KPU," ujar Amir, saat acara kewaspadaan dini Kesbangpol Soppeng, di kantor Gabungan Dinas (Gadis) Soppeng, Kamis (11/4/2019).
Ia mengkhawatirkan banyak pemilih yang akan salah coblos, karena kurangnya sosialisasi.
"Panitia harus turun sosialisasi cara mencoblos. Masyarakat juga kurang siap menghadapi pemilu," tutur Amir.
Sementara warga lainnya Arisal mengatakan, pemilu kemungkinan hanya ditujukan kepada pemilih cerdas.
Apalagi hanya presiden dan DPD yang mempunyai gambar. Sementara caleg DPRD hanya mencantumkan nama dikertas suara.
"Selain itu, masyarakat bisa saja punya keinginan yang besar untuk memilih. Namun dikarenakan, tidak bisa membaca, sehingga ia asal mencoblos. Seperti, orang berumur bisa jadi pintar membaca, tapi matanya kabur, sehingga akan tetap menghadapi masalah," tambah Arisal yang juga mantan Kabag Ortala Soppeng itu.
Namun, Ketua KPU Soppeng, Muhammad Hasbi berkilah ia mengatakan, pihaknya saat ini gencar melakukan sosialisasi di Kabupaten Soppeng, namun terkendala persoalan anggaran.
"Saat ini pihak KPU gencar melakukan sosialisasi, baik di masjid, media sosial, terkait lima jenis kertas suara, memang anggaran Rp16 miliar, namun itu semua merangkap termasuk gaji personel, biaya operasional," kata Hasbi.
Hasbi menjelaskan, selain sosialisasi, program pendidikan pemilih yang dilakukan oleh KPU (sekolah, perguruan tinggi, Ormas/LSM, komunitas dan pegawai instansi vertikal, karyawan BUMD/BUMN), pihaknya juga merekrut relawan demokrasi untuk menyasar di 10 basis kelompok masyarakat.
"Kita sudah merekrut relawan demokrasi untuk menyasar di 10 basis Kelompok masyarakat," ungkap Muh Hasby, beberapa waktu lalu.
(Muhammad Ram)