INSTINGJURNALIS.com - Polemik pembahasan revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI terus bergulir dan menuai protes dari banyak kalangan.
Direktur Eksekutif Nurjaman Center for Indonesian Democracy (NCID), Jajat Nurjaman, turut angkat bicara mengenai hal tersebut.
Jajat menyoroti poin Dewan Pengawas KPK pada usulan revisi UU KPK. Menurut Jajat, Kewenangan Dewan Pengawas dikhawatirkan akan membatasi kewenangan KPK dan justru akan mempersulit lembaga anti rasuah tersebut dalam menjalankan tugas sebagaimana semestinya.
“Perlu kita ketahui bahwa KPK ini bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Jadi dengan hadirnya Dewan Pengawas seperti yang disebutkan salam RUU KPK ini hanya akan mempersempit ruang gerak KPK dan sangat berlawanan dengan azas independensi KPK,” tegas Jajat, Selasa (10/9/2019).
Jajat menilai, protes dan kekhawatiran publik soal revisi UU KPK ini wajar mengingat tingginya harapan publik terhadap lembaga ini.
“Jika revisi UU KPK ini diamini dengan sejumlah poin-poin pelemahan KPK. Maka jangan salahkan publik jika akan jadi preseden buruk bagi pemerintah termasuk kepada Presiden,” tambah Jajat. (*)
Editor : Satria