 |
| ILUSTRASI |
Berbagai upaya pemerintah pusat dilakukan untuk mengentaskan angka kemiskinan. Mulai bantuan pangan non tunai (BPNT) hingga penerima keluarga harapan (PKH) juga tidak mampu mengentaskan kemiskinan. Hal itu bisa saja dilakukan jikalau ditopang oleh pemerintah daerah.
Namun, apa jadinya jika hal itu tidak direalisasikan. Seperti halnya di Kabupaten Bone, yang hanya mengandalkan bantuan pusat untuk mengentaskan kemiskinan.
Berdasarkan informasi dari Kepala Seksi Pendamping dan Pemberdayaan Dinas Sosial Kabupaten Bone, Irfan Judda mengatakan sepanjang tahun 2017 hingga 2018, tidak dianggarkan dari pemerintah daerah untuk mengentaskan angka kemiskinan, padahal diketahui APBD tahun 2017 dan 2018 mencapai 2,3 dan 2,2 triliun.
"Untuk 2017 dan 2018 tidak ada anggaran pak," kata Irfan Judda, saat dikonfirmasi Jumat (01/11/2019).
Nah, bagaimana pada tahun 2019 ini, berapa anggaran pemerintah yang dipersiapkan? Irfan Judda mengatakan pihaknya saat ini masih melakukan permohonan anggaran dalam mengentaskan angka kemiskinan.
"Kita masih membuat permohonan anggaran, namun kami belum mengetahui berapa permintaan anggaran," lanjutnya.
[CUT]
Nah temuan ini menjadi tanda tanya besar, apakah APBD Bone tidak berkorelasi positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Bone? Bayangkan saja peningkatan angka kemiskinan mencapai 2.324 jiwa.
"APBD tahun 2017 dan 2018 sebesar 2 triliun lebih ini, harusnya sebagia dialihkan untuk penuntasan kemiskinan, dan bagaimana dampaknya dalam menekan angka kemiskinan, tapi ini justru naik. Jika kemudian program yang dilaksanakan ini tidak berdampak, ini menjadi sebuah dasar bagi kami di legislatif mendesak pemerintah belajar melakukan perencanaan dengan benar dan tepat untuk mengatasi angka kemiskinan,” kata Wakil Ketua Komisi IV Bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD Bone A.Muh. Salam.
Lanjut, A.Muh.Salam meminta kepada eksekutif untuk segera mencari solusi dalam menekan angka kemiskinan.
“Ini agar ditelaah oleh Bupati bersama tim yang ada di eksekutif. Selanjutnya mencari formulasi baru untuk terciptanya keberhasilan perencanaan pembangunan di masa mendatang. Termasuk menekan angka kemiskinan di tahun 2019 dan mengupayakan pertumbuhan ekonomi masyarakat” imbuhnya.
Selain itu, data kemiskinan dibone diduga banyak bermasalah dan menuai kontroversi, hal tersebut menjadi perbincangan ditengah masyarakat terkait kategori penduduk miskin. Pasalnya, fakta lapangan membuktikan beberapa yang layak untuk menerima bantuan namun tidak menerima, bahkan disenyalir penerima bantuan terjadi karena karena faktor kedekatan dengan pemerintah setempat.
"Maka terjadilah kontroversi di masyaratkat banyaknya orang miskin yang tidak menerima bantuan PKH, maka dari itu harusnya dinsos Bone membentuk tim validasi data untuk memback up pendamping PKH, biar penerima benar benar berhak menerima" Terang Anggota DRPD Bone itu.
[CUT]
Padahal program tersebut diharapkan mampu menekan angka kemiskinan dibone, namun kenyataan yang terjadi sampai pada saat ini belum ada pengurangan angka kemiskinan.
"Setelah saya kunjungan ke dinas sosial provinsi ada beberapa program dinsos yang harusnya penduduk Bone sudah bisa tingkat kemiskinanya menurun, ya tinggal kreatifnya dinas sosial yang harus jemput bola dengan program2 ini, dan pemerintah setempat juga memang harus fokus dalam hal ini" kunci Ketua Fraksi Nasdem Itu.
(Muhammad Irham)