Dugaan Korupsi Bimtek, Polisi Periksa Komisioner Bawaslu Bone

1/04/2020 | 17:34 WIB

Bagikan:
Kasat Reskrim Polres Bone, AKP Mohammad Pahrun.
INSTINGJURNALIS.Com--Kasus dugaan tindak pidana korupsi pada anggaran Bimbingan Teknis (Bimtek) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pada Pilkada 2018 lalu, kini memasuki babak baru. Terakhir, Kepolisian Polres Bone telah memeriksa salah satu petinggi Bawaslu, Alwi.

Pemeriksaan terhadap Komisioner KPU itu dilakukan setelah seluruh anggota Panwascam dimintai keterangan.

Kasat Reskrim Polres Bone, AKP Mohammad Pahrun mengatakan pihaknya telah memeriksa salah satu Komisioner KPU dan akan telah melayangkan surat untuk komisioner lainnya.

"Kami telah memeriksa salah satu komisioner KPU, yakni Alwi, untuk yang lainnya kami sudah kirimkan surat," kata Pahrun, Jumat (03/01/2020).

Selain pemeriksaan terhadap seluruh Komisioner Bawaslu, pihak Kepolisian saat ini akan melakukan kordinasi dengan pihak auditor untuk dilakukan pemeriksaan.

"Kita juga akan surati untuk berkordinasi dengan pihak BPK, apakah sudah diaudit atau belum (audit secara umum), karena sesuai standar operasional,  ketika ada pengaduan masyarakat, kita harus berkoordinasi dengan pihak auditor," lanjut Pahrun.

Lanjut mantan Kanit Tipikor itu mengatakan, pihaknya saat ini masih melengkapi berkas perkara tersebut dan melakukan koordinasi dengan BPK.

"Kami sementara full baket, karena itu kami akan melakukan koordinasi dengan pihak BPK apakah ada temuan mereka atau tidak. Karena memang sekarang ada indikasinya kita lihat bahwa dari laporan ada dugaan penyalahgunaan, tetapi tentu itu akan kita lihat apakah indikasi itu menjadi temuan BPK atau tidak," imbuhnya.

Sementara itu, menurut Pahrun dari hasil pemeriksaan seluruh anggota Panwascam pihaknya tidak menemukan indikasi pelanggaran, "Sampai hari ini kami belum menemukan indikasi, karena pertanggungjawaban terlapor kan ada, namun kami akan menunggu hasil audit rutin BPK," tutupnya.

Sekedar informasi dana hibah untuk Panwaslu Bone pada 2018 sebesar Rp.18 M. Anggaran untuk pengawasan Pilkada Bone dan Pilgub Sulsel 2018, disalurkan Rp 2,6 miliar pada tahun 2017, dan Rp16 miliar pada tahun 2018.

Namun, saat dilakukan penyelidikan diduga dimainkan oleh sejumlah oknum, yang mana Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) diduga tidak sesuai fakta di lapangan.

(Muhammad Irham)
Bagikan:
KOMENTAR
TERKINI