 |
| Net |
Melalui surat rekomendasi WHO yang salah satu poinnya, adalah soal rekomendasi peningkatan mekanisme tanggap darurat, termasuk lewat penetapan status Darurat Nasional.
Anggota Komisi I RI, Charles Honoris mengatakan bahwa rekomendasi Darurat Nasional dari kepada pemerintah itu bukan hal yang berlebihan.
Mengingat Badan Kesehatan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) tersebut sudah lebih dulu menetapkan Darurat Global terkait penyebaran Covid-19 ini.
"Terlebih, jumlah kasus di Indonesia kian hari kian meningkat cepat," ungkapnya dalam keterangan resmi, Jakarta, Sabtu (14/3/2020).
Menurut Charles, rekomendasi agar mengintensifkan imbauan menghindari aktivitas sosial yang berlebihan juga perlu menjadi perhatian khusus, mengingat populasi penduduk Indonesia terbesar ke-4 di dunia, dengan kepadatan tinggi di kota-kota tertentu.
"Selain punya tanggung jawab melindungi rakyatnya dari , Pemerintah RI juga memiliki tanggung jawab kepada komunitas internasional untuk meredam pandemi global ini," ujar Wakil Ketua BKSAP RI itu.
Charles menyampaikan, jika Presiden mengatakan penyebaran tidak mengenal batas negara, maka penanganannya juga seharusnya tidak mengenal batas negara.
"Artinya, tanggung jawab internasional untuk menekan laju infeksi perlu dijalankan oleh negara-negara, termasuk Indonesia, dengan koordinasi dari ," kata politikus PDI Perjuangan itu.
EDITOR: SATRIA