.jpeg "Sejumlah Kontraktor Keluhkan Tingginya Fee Proyek di Sejumlah Istansi Kabupaten Sinjai, Bahkan Ada Terancam Mati Pajar")
INSTINGJURNALIS.com - Tak hanya di Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Sinjai, dimana orang yang mengaku dekat dengan Bupati Sinjai AK, yang diduga penguasa tekhnis untuk mendapatkan proyek di dinas tersebut.
Kini kembali sejumlah kontraktor yang ada di Kabupaten Sinjai keluhkan tingginya nilai fee proyek (setoran) disejumlah istansi pemerintahan Kabupaten Sinjai.
Hal tersebut diungkapkan oleh salah seorang kontraktor (AD) yang didampingi rekan seprofesinya (MA). Dia menyebut bahwa untuk mendapatkan proyek disejumlah istansi pemerintahan Kabupaten Sinjai seperti dinas PUPR, Ketahanan Pangan, Dinas pendidikan, dinas kesehatan, RSUD, Disperindag, BPBD atau Pariwisata, selain harus bayar panjar atau uang muka, juga harus sepakati sejumlah syarat nilai yang harus dibayar.
"Kalau soal setoran fee untuk keorang-orangnya BOSkah, kami tidak masalahkan, karena hampir semua seperti itu dimana kita harus komitmen untuk mendapatkan proyek, apalagi jika kita tidak mengenal orang-orang dekat BOSkah, itu agak sulit untuk mendapatkan proyek," jelasnya.
Tak hanya itu, kedua rekan seprofesi sebagai kontraktor ini menjelaskan bahwa dirinya menyayangkan adanya nilai setoran fee yang hampir sama besarannya. Ada 15% bahkan sampai 20% dari harga kontrak, namun jenis pekerjaan tidak sebesar pagu anggaran dan jenis pekerjaan.
"Kami tidak permasalahkan soal besaran fee bahwa adanya hingga 15% atau 20% yang disetor keorangnya Bos, tapi ini hampir diratakan, biar jenis pekerjaan yang jelas-jelas kurang untungnya, juga harus setor fee sebesar itu, mana lagi kalau kita diperiksa ke APH dan juga ke konsultan pengawas, tidak enak kalau tidak setorki juga, kita tahumi itu," ungkapnya
Sebelumnya rekan seprofesi MA hingga sekarang dana segar yang dimiliki oleh temannya senilai puluhan juta rupiah belum kembali rawan Hangus, dimana dana yang dikeluarkan untuk panjar atau komitmen uang muka guna mendapatkan proyek di BPBD Sinjai.
Saat itu teman seprofesinya diajak oleh, istilah orang dalam untuk setor uang muka untuk mendapatkan proyek, namun hingga sekarang proyek itu tak kunjung ada.
"Itu lagi teman saya kasian sampai sekarang belum dapat pekerjaan di BPBD, padahal sudah menyetor panjar hingga puluhan juta rupiah, namun hingga sekarang baik proyek atau pekerjaan di dinas itu dia tidak dapat, jadi sebenarnya harapan kami, jika memang ada setoran atau fee itu tidak masalah, tapi sesuaikan dengan jenis pekerjaan agar kontraktor juga bisa untung," ungkapnya.
Soal adanya perintah Terbit untuk menentukan nilai fee proyek para kontraktor agar dimenangkan, MA hanya mengatakan bahwa itu wilayah internalnya orang-orangnya Boskah. Untuk menentukan nilai fee proyek bagi para kontraktor yang berkeinginan untuk dimenangkan dalam pelaksanaan proyek di Kabupaten sinjai.
Masih segar diingatan bahwa Sejumlah pejabat di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sinjai diperiksa Dirkrimsus Polda Sulawesi-selatan yang diduga melakukan penyimpangan sejumlah proyek dan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Sinjai.
Bahkan Salah satunya kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai Andi Jefrianto Asapa juga ikut terseret. Berdasarkan informasi yang dihimpun, salah satu pembangunan sekolah dengan menggunakan DAK diduga sarat dengan penyimpangan. Bahkan, diduga adanya penyetoran fee yang sudah dipatok sebelumnya yang dilakukan oleh SK dan MB
Kadis Pendidikan Sinjai, Andi Jefrianto Asapa yang dikonfirmasi mengenai pemeriksaan itu, mengaku bahwa dirinya dimintai keterangannya terkait realisasi fisik dana alokasi khusus (DAK) untuk pembangunan sejumlah infrastruktur pendidikan di Kabupaten Sinjai.
Namun, dirinya mengaku telah memberikan keterangan dan dokumen kontrak kepada penyidik krimsus polda sulsel,namun hingga sekarang pihak Tipidkor Polisi Daerah Sulsel belum ingin menjelaskan secara rinci bagaiman kelanjutan kasus tersebut.
Sekedar diketahui berdasarkan informasi yang dihimpun, para pejabat diperiksa diantaranya, BPBDJ Pemerintah kabupaten sinjai, Dinas Kesehatan, RSUD Sinjai, Dinas PUPR, Dinas Pariwisata dan Dinas perdagangan serta Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai.
Tak hanya itu, selain beberapa pejabat yang diperiksa dan sejumlah kontraktor, juga konsultan perencana serta juga konsultan pengawas juga ikut dimintai keterangan ditipikor polda sulsel yang juga diduga melakukan penyimpangan.
Menurut data yang terhimpun proyek dan kegiatan yang dijadikan acuan pihak Tipikor Polda Sulsel melakukan pemeriksaan diduga adanya penyalahgunaan proyek pengembangan infrastruktur yang bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) dan juga adanya setoran fee proyek dan juga banyaknya kontraktor yang memalsukan tanda tangan sebagai keabsahan administrasi pencairan dana perusahaan.
Kasus yang diperiksa diantaranya anggaran RSUD Sinjai, Proyek PUPR, objek wisata Tongke-tongke dan pengadaan alat kesehatan Dinas Kesehatan atau DID dan DAK pembangunan sejumlah sekolah Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai.
Komentar0