Fraksi Nasdem-Gerindra Bone Walk Out, Kecewa Pimpinan OPD tidak Hadir

6/09/2022 | 16:37 WIB

Bagikan:


INSTINGJURNALIS.Com--Anggota Fraksi Gerindra dan Nasdem DPRD Kabupaten Bone memilih untuk walk out setelah beberapa pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) tidak hadir dalam Rapat Percepatan Realisasi APBD tahun anggaran 2022. 


Rapat membicarakan terkait percepatan realisasi APBD itu hanya dihadiri oleh sejumlah sekertaris OPD. "Kami mau melanjutkan rapat ini jikalau kepala dinas hadir. Pertanyaannya tidak bisaka acara di luar (Makassar) dihadiri oleh sekertaris," kata Fahri Rusli saat keluar dari Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bone, Kamis (09/06/2022).


Menurutnya, ada beberapa hal penting yang tidak bisa dijawab oleh tingkatan sekertaris dinas, salah satunya realisasi APBD pokok. "Karena kami ingin mempertanyakan sekaitan dengan realisasi APBD pokok ini serta anggarannya seperti apa?.


"Dan inilah yang menjadi poin penting, nah kalau tidak dijawab berarti memang dia berusaha menghindar, apakah takut atau tidak," tambahnya.


Senada disampaikan A. Muh Salam yang memilih keluar dari rapat yang diikuti seluruh anggota Fraksi Nasdem, mengatakan subtansi rapat tersebut untuk mempertanyakan realisasi anggaran khususnya PUPR. 


Menurutnya berdasarkan keputusan badan musyawarah (Bamus) telah disepakati untuk dihadiri para pimpinan OPD.


"Inikan subtansi rapatnya terkait realisasi anggaran PUPR, tapi justru kepala OPDnya yang tidak hadir ini sama saja melecehkan lembaga," kata Andi Muh Salam.


Ketua Fraksi Nasdem tersebut mengatakan sejumlah masyarakat sudah mempertanyakan realisasi anggaran APBD pokok tersebut. "Kita lihat sampai hari ini realisasi APBD masih kurang dan sejumlah masyarakat mempertanyakan. Makanya dalam rapat ini kita yang mau kita pertanyakan itu," kata tambah Andi Muh Salam.


Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bone, H. Saifullah Latif yang memilih tidak walk out juga mempertanyakan realisasi anggaran pokok ini. Kata dia, sampai hari ini DPRD belum menerima laporan.


"Hari ini kita akan melakukan evaluasi terkait belanja modal infrastruktur (di luar PEN). Namun sampai hari ini kami belum memastikan nilai realisasi APBD, makanya dalam rapat ini itu yang mau kami pertanyakan," kata politisi PBB itu.


Akibatnya jadwal rapat terkait membicarakan Percepatan Realisasi APBD tahun anggaran 2022 terpaksa ditunda hingga 20 Juni mendatang.

Bagikan:
KOMENTAR
TERKINI