INSTINGJURNALIS.Com--Tim Auditor alias Inspektorat pada kasus dugaan korupsi Setdakab Sinjai diminta untuk tidak menghalangi proses penyelidikan polisi. Hal itu disinyalir setelah lambatnya keluar hasil pemeriksaan keuangan.
"Sebaiknya pihak inspektorat tidak berusaha untuk mengaburkan atau perlambat proses perkara tersebut, karena sangat jelas dalam perkara ini sudah keras adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara berulang-ulang," ungkap Dedi Irawan, salah satu aktivis hukum.
Kata dia, selain membengkaknya jumlah kerugian negara, juga dana insentif yang seharusnya dinikmati tokoh agama secara rutin malah disalahgunakan pihak oknum pemerintah Kabupaten Sinjai.
"Sudah tidak sepantasnya oknum ASN ini menyalahgunakan anggaran insentif keagamaan tersebut, karena itu diperuntukkan untuk umat. Maka dari kami minta Bupati Sinjai agar tegas dan angkat bicara soal kasus ini," ungkapnya.
Kasus ini sudah berjalan sejak awal tahun 2022 dan berbagai pengakuan terduga pelaku bahwa dana yang digelapkan itu sebanyak 605 dinikmati banyak oknum. Bahkan, beberapa bulan sebelumnya, ND sebagai pembantu bendahara mengakui jika dirinya sudah sepakat dan menanda tangani hasil audit inspektorat dan diberikan waktu 30 hari sejak rekomendasi hasil audit inspektorat dikeluarkan.
Namun, setelah berjalan beberapa bulan sejak perjanjian kesepakatan itu, Inspektorat tak kunjung menyerahkan hasil auditnya ke pihak Polres Sinjai.
"Kami sedang menunggu hasil audit inspektorat dan hingga sekarang belum ada, padahal kasus ini kami ingin naikkan ke tahap selanjutnya," ungkap AKP Syafruddin, Kasat Reskrim Polres Sinjai.
Sebelumnya, sejumlah oknum sudah diperiksa termasuk Sekretaris Daerah, selain itu polisi juga diminta memeriksa Haerani Dahlan yang menjabat selaku PLT Kesra saat munculnya kasus tersebut.
Sekedar diketahui oknum yang sudah diperiksa adalah, DH, KM, HA, AM, SM, ND dan sejumlah oknum lainnya.
Komentar0