Luar Biasa, Program Strategis Jadi Faktor Utama Sinjai Tak Masuk 9 Daerah Termiskin di Sulsel

Kepala BPs Sinjai Arif Miftahudin menerima kunker Kadis Kominfo Sinjai beberapa waktu lalu. 

INSTINGJURNALIS.COM
  -  Badan Pusat Statistik (BPS) Sulsel merilis data kemiskinan dan ketimpangan di setiap daerah di Sulsel pada akhir Desember 2022. Hasilnya sebanyak 9 daerah dinyatakan termiskin di Sulsel dengan angka kemiskinan diatas 10 persen.


Sembilan daerah itu, diantaranya Kabupaten Pangkep, Jeneponto,  Luwu, Luwu Utara, Enrekang, Tana Toraja, Kepulauan Selayar, Toraja Utara dan Bone.  Sedangkan Kabupaten Sinjai sendiri persentase penduduk miskin di tahun 2022 yakni 8,80 persen dari total penduduknya. 


Angka ini kembali mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya yakni 8,84 persen pada tahun 2021 dan 9,00 persen pada tahun 2020 lalu.


Kepala BPS Sinjai, Arif Miftahuddin, membenarkan hal tersebut. Dia mengatakan, data ini diperoleh berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dengan mengukur kemiskinan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. 


Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. 


"Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan dan sejak tahun 2002 sudah kita rilis setiap kabupaten/kota," katanya, Senin (9/1/2023).


Dua program pengentasan kemiskinan yang selama ini dinilai cukup berhasil dilaksanakan oleh Pemkab Sinjai di bawah kepemimpinan Bupati Sinjai, Andi Seto Asapa, yakni mengurangi beban kemiskinan dan pemberdayaan kemiskinan. 


Adapun beberapa faktor keberhasilan Sinjai dalam mengurangi angka kemiskinian diantaranya Program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang dinilai sangat strategis. 


Dia mencontohkan dari sektor kesehatan melalui program Kartu Indonesia Sehat (KIS) dari Pemerintah Pusat dan program Jamkesda Plus dari Pemkab Sinjai. 


"Masyarakat yang tidak terlayani di program KIS, Pemda telah menganggarkan puluhan miliar dari APBD untuk program kesehatan gratis," jelasnya. 


Program perlindungan sosial, seperti program sembako, Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Subsidi Upah (BSU) dan bantuan sosial lainnya peruntukannya dinilai tepat sasaran sehingga turut mempengaruhi menurunnya angka kemiskinan di Sinjai. 


Di sisi lain, tim penanggulangan kemiskinan Kabupaten Sinjai dinilai inovatif dalam menjalankan programnya dengan berkolaborasi beberapa stakeholder baik perusahaan maupun lembaga perbankan melalui CSR. 


Selanjutnya,  kata Arif,  faktor yang mempengaruhi berkurangnya angka kemiskinan di Sinjai adalah pemberdayaan ekonomi UMKM yang semakin bergeliat. 


"Dari tahun ke tahun angka kemiskinan di Sinjai menunjukkan tren penurunan.  Terakhir berada di angka 8,80 persen. Ini suatu kemajuan yang sangat menggembirakan karena kita ketahui selama dua tahun kita dilanda Covid-19, tetapi Sinjai masih mampu menurunkan angka kemiskinan. Tentu ini semua tidak lepas dari kinerja Pemkab Sinjai bersama semua pihak," pungkasnya. (Satria)


Bagikan :
RajaBackLink.com