Hal ini dinilai karena pihak Pemerintah melalui Dinas terkait turun secara sepihak.
Mereka langsung mendatangi masyrakat untuk mendata tanpa sepengetahuan dan penyampaian kepada pihak kepala desa setempat sehingga menimbulkan data yang dianggap tidak valid.
Hal ini kemudian menimbulkan tanda tanya yang besar bagi masyrakat dan pihak pemerintah desa, karena dinilai dapat menimbulkan kecemburuan sosial dan diskriminasi sosial akibat penerima bantuan sosial yang tidak tepat sasaran tersebut.
"Data yang dihasilkan pihak Pemkab melalui Dinas terkait yang turun disini tidak ada sinkronisasi dengan data yang kami miliki didesa, meskipun mereka kadang ambil data copy paste dari kami. Tapi apa yang kemudian kami sesalkan karena penerima bantuan justru bukan yang betul-betul miskin, artinya tidak tepat sasaran," ungkap Andi Mappakaya selaku Ketua Apdesi Bone.
Bantuan ekonomi kepada para warga miskin yang dulunya disebut beras miskin, yang kemudian disebut rastra dianggap masih selalu ditunggu warga desa.
Selain itu, pihak Kepala Desa yang kemudian lanjut mendatangi DPRD Kabupaten Bone kemudian diterima langsung oleh Wakil Ketua Dewan, Syamsidar Ishak diruang aspirasi.
Sejumlah Kades pun curhat dengan menilai tidak adanya transparansi oleh pemerintah untuk banyaknya program baru yang kemudian tidak disosialisasikan.
Wakil Ketua DPRD Bone, Syamsidar Ishak menyatakan, bahwa pihaknya telah menerima keluhan dari kedatangan Kepala Desa ini. Selanjutnya akan menyampaikan ke Komisi Terkait untuk kemudian masalah ini akan didiskusikan kembali.
Selain itu, Syamsidar menyarankan jika memang pemberian bantuan itu hanya akan menimbulkan ketidakadilan sosial ditengah masyrakat, maka pihak Kepala Desa sebaiknya menolak saja Pemberian tersebut untuk dibicarakan lebih lanjut.
"Kita meraih penghargaan sebagai Kabupaten yang surplus pangan. Jika memang kondisinya memang betul-betul membutuhkan bantuan, Kepala Desa pastinya jauh lebih tahu warganya, ADD juga bisa digunakan," kata Syamsidar. (sul)