INSTINGJURNALIS.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sinjai mendapatkan alokasi APBN sebesar Rp1,22 Triliun untuk tahun anggaran 2021.
Hal itu berdasarkan penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) tahun anggaran 2021 di lingkup Provinsi Sulsel.
DIPA tersebut diserahkan langsung oleh Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah didampingi Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulsel kepada Bupati Sinjai Andi Seto Asapa (ASA) di Hotel Claro Makassar, Senin (30/11/2020).
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Sinjai Anas Fazri menyebut, Dana APBN tersebut terbagi atas DIPA Satuan kerja Kementerian/Lembaga (Satker K/L) sebesar Rp197.019.246.000,- dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp1.023.790.481.000.
Di dalamnya terdapat DAK Fisik sebesar Rp236,147 miliar dan Dana Desa Rp73,027 miliar yang akan disalurkan melalui KPPN Sinjai. Terdapat tiga Kabupaten yang mendapat kenaikan alokasi dana APBN, salah satunya adalah Kabupaten Sinjai.
Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah dalam sambutannya menyampaikan bahwa dalam APBN Tahun 2021, Pemerintah mengalokasikan belanja negara sebesar Rp2.750 triliun dialokasikan kepada 87 K/L.
Fokus pertama adalah mendukung kelanjutan penanganan pandemi Covid-19 dan program pengadaan vaksin Covid-19 dan vaksinasi. Total anggaran kesehatan tahun 2021 mencapai Rp169,7 triliun. Alokasi ini terdiri dari belanja K/L sebesar Rp1.032 triliun dan TKDD sebesar Rp795,5 triliun.
Alokasi belanja tersebut untuk memulihkan ekonomi dan prioritas pembangunan di berbagai bidang. Kesehatan misalnya sebesar Rp169,7 triliun, pendidikan Rp550 triliun, infrastruktur Rp417,4 triliun, perlindungan sosial Rp408,8 triliun, ketahanan pangan Rp99 triliun, pembangunan TIK Rp26 triliun.
Mengutip pesan Presiden, Gubernur menyampaikan bahwa secara garis besar, APBN tahun 2021 fokus pada 4 hal. Pertama, penanganan kesehatan penanganan Covid, terutama vaksinasi. Oleh sebab itu, anggaran yang berkaitan dengan penguatan sarana dan prasarana kesehatan, laboratorium, penelitian dan pengembangan sangat diperlukan.
Kedua, berkaitan dengan perlindungan sosial, terutama bagi kelompok yang kurang mampu dan rentan. Ketiga, berkaitan dengan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) terutama dukungan terhadap UMKM dan dunia usaha. Keempat, untuk membangun fondasi yang lebih kuat, pemerintah akan melakukan reformasi struktural baik di bidang kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial dan lain-lain.
Anas menambahkan bahwa dalam acara penyerahan DIPA 2021 di Istana Negara, Presiden berpesan agar APBN 2021 harus segera dibelanjakan untuk menggerakkan ekonomi. Bahkan melakukan lelang bisa dimulai sejak Desember 2020 agar di awal Januari 2021 program sudah bisa dijalankan.
"Saat perekonomian kita masih lesu, belanja pemerintah menjadi penggerak roda ekonomi. Oleh karena itu APBN 2021 harus segera dimanfaatkan, dibelanjakan untuk menggerakkan ekonomi kita," kata Anas.
Oleh sebab itu, dia minta kepada seluruh menteri, pimpinan K/L, kepala Daerah terutama yang memiliki anggaran besar seperti Kemendikbud, Kementerian PUPR, Perhubungan, Pertanian, dan lainnya, daerah juga sama, lakukan lelang sedini mungkin di Desember ini agar bisa menggerakkan ekonomi di kuartal I 2021.
"Artinya Januari sudah ada pergerakan karena lelangnya sudah dilakukan setelah DIPA diserahkan," jelasnya.
Selain itu, Presiden juga menekankan agar bantuan sosial, awal Januari 2021 juga harus segera diberikan kepada penerima manfaat agar belanja masyarakat dan konsumsi meningkat sehingga menggerakkan ekonomi di lapisan bawah.
"Kita harus bekerja lebih cepat karena kita dalam kondisi krisis, semangatnya harus beda, semuanya harus extraordinary agar program stimulus ini bisa berdampak dan memberi daya ungkit pada pertumbuhan ekonomi," ujarnya.
Meski tahun 2020 adalah tahun sulit yang tidak mudah dan tahun 2021 masih menghadapi ketidakpastian, namun kecepatan, ketepatan, akurasi harus tetap menjadi karakter dalam kebijakan-kebijakan pemerintah baik di bidang kesehatan maupun bidang ekonomi yang harus segera pulih kembali.
Anas berharap, alokasi dana APBN 2021 untuk Kabupaten Sinjai tersebut dapat menjadi stimulus menggerakkan roda perekonomian di Sinjai, dan hal itu bisa terwujud bila seluruh Satker K/L maupun Pemda yang memperoleh alokasi dana APBN 2021 segera merealisasikan anggaran dan menghasilkan output yang telah direncanakan.
Kegiatan penyerahan DIPA tersebut dihadiri oleh para Bupati/Walikota juga diikuti secara daring oleh Seluruh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. (*)
Editor : Satria
Komentar0