Ternyata Calon Tersangka BPNT Tak Hanya dari Sinjai, Polda Sebut Kabupaten Lain Juga Ada

9/02/2021 | 11:59 WIB

Bagikan:

Satria


INSTINGJURNALIS.Com--Dirkrimsus Polda Sulsel telah mengantongi sejumlah calon tersangka dalam kasus Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang tersebar di beberapa daerah. Selain di Kabupaten Sinjai, sejumlah daerah lainnya, Bulukumba, Bantaeng, dan Takalar juga tengah dalam proses pemeriksaan. 


Program kemanusiaan dari kemensos ini dimaksudkan untuk peningkatan gizi bagi masyarakat kalangan bawah. Namun sejumlah mafia diduga bercokol dan meraup keuntungan dengan berbagai modus. Sebut saja, pelencengan dari pedoman umum hingga pengurangan nilai bantuan. 


"Pedoman sembakonya diubah sebagain, yang tidak boleh dilakukan malah dilakukan, contohnya saja ikan kaleng juga disalurkan," kata Dirkrimsus Polda Sulsel, Kombes Widoni Fedri, menyebutkan beberapa calon tersangka yang ada di Sulsel selain Kabupaten Sinjai. 


Selain pelanggaran pada pedum, pengurangan nilai bantuan juga kerap dilakukan, contohnya saja, nilai bantuan yang seharusnya diterima KPM Rp 200 ribu, namun terdapat pengurangan hingga nilainya hanya mencapai Rp150 ribu sehingga dalam peroses pengusutan kasus tersebut kepolisian polda sulsel mendapatkqn dugaan kerugian negara sementara senilai 20m lebih,sembari menunggu keterangan saksi ahli dalam hal ini BPK polisi terus melakukan pengembangan kasus tersebut dan tidak menutup kemungkinan selai  empat kabupaten ini juga akan dikembangkan dikqbupaten lain di sulsel


Widoni menambahkan, saat ini fokus penuntasan kasus BPNT ini, sisa menunggu hasil audit BPK. "Kita tunggu hasil audit BPK untuk diekspos nama-nama tersangka," katanya. 


Menanggapi hal itu, salah satu suplier di Kabupaten Sinjai, Ilhamuddin mengatakan suplier harus diberikan ruang untuk menyanggah hasil audit. "Banyak orang dirugikan kalau itu digunakan (hasil audit), harusnya ada tanggapan dulu," kata Ilhamuddin


Sebelumnya, salah satu suplier juga bingung dengan adanya kerugian negara dalam program BPNT itu. Alasannya, kemensos tidak menetapkan plafon harga barang, melainkan disesuaikan dengan harga setiap daerah. 


"Makanya saya bingung adanya kerugian negara, yang mana dan di mana," kata Muhtar Bejo.

Bagikan:
KOMENTAR
TERKINI