TSMpGUd8BUMoGUMoTSO6TSM7Ti==

Aroma Setoran Fee Proyek KSM di Sinjai Tercium, Kualitas Ikut Disorot, PPK Memilih Bungkam

 

PPK Herman saat dimintai keterangan.

INSTINGJURNALIS.COM   -   Anggaran kurang lebih Rp4,5 miliar Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2022 dikucurkan pemerintah Pusat dalam bentuk program Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) melalui Dinas PUPR  yang tersebar di 7 desa dan 3 kelurahan Kabupaten Sinjai menuai berbagai permasalahan.


Pasalnya, dalam pelaksanaan program tersebut di lapangan sangat minim akan keterbukaan informasi terhadap publik, dengan berbagai indikasi seperti tidak tersedia papan proyek dan papan informasi serta diduga keras markup.


Belum lagi diduga terjadi pengkondisian istilah lainnya setoran fee sebanyak 15 persen dalam pengadaan pipanisasi dan peralatan jambanisasi melalui oknum dinas PUPR setempat.


Dikonfirmasi PPK Herman yang merupakan pegawai Dinas PUPR Sinjai yang dikonfirmasi guna dimintai data jumlah KSM yang mengelola proyek DAK tersebut memilih menyembunyikan data dengan alasan info terkait jumlah KSM di Sinjai merupakan komitmennya dengan sejumlah KSM yang  mengerjakan proyek tersbut agar tidak dibocorkan berapa jumlah KSM bekerja tahun 2022.


"Saya tidak mau kasi info atau data jumlah KSM yang bekerja karena komitmen kami dengan salah satu KSM," ungkapnya, Senin (6/2/2023)


Salah satu Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) selaku pelaksana program tersebut menjelaskan, pihaknya bersama KSM yang lain diminta menandatangani surat pernyataan bahwa tidak mampu dalam pengadaan pipanisasi dan peralatan jambanisasi.


"Kami dikumpulkan di dinas PUPR diminta agar pengadaan alat melalui beberapa perusahaan alias pendor yang telah ditentukan dinas untuk dipilih tempat kami belanja, jadi kami tinggal bayar-bayar saja setelah itu kami setor sejumlah komitmen setelah pekerjaan selesai," jelas KSM yang minta dirahasiakan namanya.


Dirinya juga mengaku dalam program SPAM maupun Jambanisasi anggaran hampir mencapai 70 persen pagu anggaran sehingga yang mereka kelola hanya sisanya.


"Kami juga diminta setor 15 persen untuk pengamanan oleh oknum dinas PUPR, dengan alasan pengamanan media dan APH agar program itu bisa lancar," pungkasnya. (Sar)


Saksikan Videonya melalui Tiktok



BERLANGGANAN ARTIKEL, IKUTI KAMI : [ADS]


Komentar0