 |
| Ilustrasi |
INSTINGJURNALIS.COM - Kelas menengah Indonesia saat ini menghadapi sejumlah masalah yang serius dan kurang mendapat perhatian yang memadai dari pemerintah. Isu-isu terkait tekanan ekonomi yang dialami oleh masyarakat kelas menengah semakin menjadi sorotan, terutama di tengah kondisi ekonomi domestik yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kenaikan harga bahan pokok, inflasi, pelemahan nilai tukar rupiah, dan rencana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% pada tahun 2025.
Menurut Roy Nicolas Mande, Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), rencana kenaikan pajak dan penerapan cukai terhadap minuman berkarbonasi menjadi perhatian serius. Hal ini akan berdampak pada daya beli masyarakat kelas menengah, yang memiliki pengeluaran konsumsi yang signifikan.
Namun, sebelum lebih lanjut, penting untuk memahami siapa sebenarnya yang termasuk dalam golongan kelas menengah di Indonesia. Menurut laporan Bank Dunia, kelas menengah di Indonesia mencakup sebagian besar jumlah penduduk, dengan proporsi hampir setengah dari total populasi. Kelas menengah ini terbagi menjadi beberapa kelompok, mulai dari yang rentan hingga yang relatif aman dari tekanan ekonomi.
Namun, terlepas dari proporsi yang besar, kelas menengah dinilai rentan terhadap tekanan ekonomi. Kondisi ini tercermin dari data konsumsi masyarakat, di mana terjadi penurunan konsumsi pada kelas menengah pada tahun 2023. Ani Ratnawati, ekonom senior dan wakil Menteri Keuangan periode 2010-2014, menyoroti bahwa kenaikan harga bahan pangan pokok dapat menyebabkan sebagian masyarakat kelas menengah tergeser menjadi kelas miskin.
Selain itu, kondisi kredit bermasalah pada sektor kredit pemilikan rumah (KPR) juga menjadi indikator dampak tekanan ekonomi pada kelas menengah. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa kualitas kredit properti, termasuk KPR, mengalami penurunan, yang dapat mengindikasikan kesulitan ekonomi bagi masyarakat kelas menengah.
Permasalahan ini semakin diperparah dengan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Pelemahan ini membuat harga barang impor menjadi lebih mahal, yang pada gilirannya meningkatkan biaya produksi bagi industri yang bergantung pada bahan baku impor. Akibatnya, harga barang yang terpengaruh oleh pelemahan nilai tukar dapat menyebabkan inflasi dan menekan daya beli masyarakat.
Meskipun demikian, Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan Indonesia, mengakui bahwa kebijakan pemerintah belum sepenuhnya fokus pada menjaga daya beli kelas menengah. Upaya yang dapat dilakukan saat ini adalah memastikan ketersediaan sektor pelayanan publik yang terjangkau dengan kualitas yang baik.
Dalam menghadapi tantangan ekonomi ini, diperlukan perhatian serius dari pemerintah untuk menangani masalah-masalah yang dihadapi oleh kelas menengah Indonesia. Fokus pada kebutuhan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan transportasi yang terjangkau dan berkualitas dapat menjadi langkah awal dalam mengatasi tekanan ekonomi yang dialami oleh kelas menengah, yang pada gilirannya akan berdampak positif bagi perekonomian Indonesia secara keseluruhan.
Editor : INSTING JURNALIS
- SIMAK BERITA & ARTIKEL LAINNYA DI GOOGLE NEWS
- BERLANGGANAN DI CHANNEL WHATSAPP
Komentar0